DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Organisasi; Wilayah Kerja; Hubungan Kerja; Pembinaan; Keuangan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan irigasi perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam membangun irigasi pada era otonomi daerah secara berkelanjutan dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipatif masyarakat;
c.bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur kembali tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat petani melalui pemberdayaan lembaga petani pengelola air yang bersifat otonom, msindiri, dan demokratis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c di a t a s , m a k a perlu m e m b e n t u k P e r a t u r a n D a e r a h tentang Pengelolaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (PSA) di Kabupaten Konawe. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 1974 tentang Pengairan (Lembaga Negara Republik Indonesia T a h u n 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 7 T a h u n 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang Nomor 10 T a h u n 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 T a h u n 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 T a h u n 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a h u n 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 869). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE dan BUPATI KONAWE

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PENGELOLAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (PSA) DI KABUPATEN KONAWE

BAB I

I I ORGANISASI

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
3.Bupati adalah Bupati Konawe;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
5.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas danfungsi di bidang pengairan/irigasi;
6.Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petanipemakai air secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;
7.Gabungan Perkumpulan Petani Pengelolaan Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah wadah gabungan dari beberapa P3A yang terbentuk atas dasar kebutuhan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program bersama;
8.Irigasi adalah u s a h a penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi u n t u k menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
9.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
10.Tata Pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaannya di suatu wilayah pengairan tertentu;
11.Hak guna air untuk irigasi adalah hak u n t u k memperoleh dan memakai mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
12.Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
13.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi;
14.Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa;
15.Jaringan Irigasi Pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikan dengan menggunakan pompa beserta perlengkapan dan tenaga penggerak;
16.Jaringan Irigasi Kecil adalah jaringan irigasi yang luas arealnya kurang dari 500 ha;
17.Daerah Reklamasi Rawa adalah suatu kesatuan wilayah yang memanfaatkan air dari suatu jaringan reklamasi rawa, dalam rangka pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas;
18.Jaringan Reklamasi Rawa adalah keseluruhan saluran baik primer, skunder maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan beserta bangunan perlengkapannya yang diperlukan u n t u k pengaturan, pemberian, pembagian dan penggunaan air;
19.Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang herfungsi sebagai prasarana pelayanan air dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan perlengkapannya;
20.Jaringan Irigasi Tambak adalah saluran bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi bagi u s a h a tambak mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya; 2 1 . Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani adalah u s a h a pendayagunaan air pada petak-petak tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklamasi rawa, melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimum pertanian, termasuk pemeliharaan jaringannya;
22.Petak/Blok Tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi atau daerah reklamasi rawa yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier yang mendapat pelayanan dari jaringan teriser yang berkaitan;
23.Petak /Blok Kuarter adalah bagian dari lahan di dalam petak/bloktersier yang mendapat pelayanan air irigasi dari suatu saluran kuarter;
24.luran Pelayanan Irigasi yang selanjutnya disingkat IPl adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas j a s a pelayanan yang diberikan dibidang irigasi;
25.luran Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa yang selanjutnya disingkat OP J a s i r a adalah iuran yang dipungut masyarakat pemakai air atas dasar pengambilan dan penggunaan air serta penggunaan jaringan reklamasi rawa tertentu;
26.Usaha Tani adalah usaha manusia memanfaatkan proses biologis tanaman dan hewan mendapatkan hasil guna yang lebih baik memenuhi kebutuhan;

Pasal 2

(1)P3A berasaskan kepada Pancasila.
(2)P3A merupakan perkumpulan yang bersifat sosial dengan maksud menuju ke arah hasilguna pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam satu atau lebih boks tersier daerah irigasi pedesaan, irigasi tambak dan irigasi pompa serta daerah reklamasi rawa untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
(3)PSA bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia secara tepat guna dan berhasilguna.

Pasal 3

(1)PSA dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air atau masyarakat yang mendapat nikmat dan manfaat dari pelayanan air irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi tambak, irigasi pompa dan/atau irigasi rawa yangmencakup pemilik sawah, pemilik penggarap, penggarap/ penyekap/penyewa sawah, kolam ikan dari irigasi, badanusaha yang mengusahakan lahan dengan menggunakan air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya, baik u n t u k keperluan sosial maupun komersil.
(2)Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi proses pembentukan PSA.

Pasal 4

Pembentukan PSA harus memenuhi persyaratan:

a.mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik sawah, pemilik penggarap/penyewa penyakap sawah, atau pemilik kolam/tambak ikan yang mendapatkan air dari irigasi;
b.mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi; dan
c.mempunyai prasarana jaringan irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi pompa, jaringan irigasi tambak dan jaringan irigasi reklamasi rawa.
1. 1.Pembentukan PSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h a r u s memperhatikan tingkat kesiapan masyarakat tani dan keadaan sosial budaya.

Pasal 5

(1)Pemakai pemakai air mengadakan musyarawah untuk membentuk PSA dan kepengurusannya.
(2)Setelah kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk, m a k a pengurus PSA mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 6

(1)Pengesahan pembentukan PSA dilakukan oleh Bupati setelah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) mendapat persetujuan dari lurah dan camat.
(2)Pengurus PSA wajib mendaftarkan Anggaran Dasar (AD) kepada Ketua Pengadilan Negeri Konawe.
(3)Dengan terdaftamya anggaran dasar PSA, maka PSA yang bersangkutan berstatus sebagai badan h u k u m berdasarkan ordonansi tanggal 25 September 1939 tentang Perkumpulan Indonesia (staatsblaad tahun 1939 Nomor 507).
(4)Sebagai badan h u k u m , PSA berhak melakukan hal-hal sebagai b e r i k u t :
1. a.menerima aset berupa jaringan irigasi kecil dan jaringan irigasi tersier dari pemerintah;
2. b.membuat ikatan kerjasama atau perjanjian dengan pihak lain yang bersifat ekonomi dalam rangka mencapai tujuan PSA;
3. c.menerima hak guna air untuk irigasi dan mengatur pemanfaatannya sesuai dengan pola dan tata tanam yang telah ditetapkan oleh komisi irigasi.

Pasal 7

(1)S u s u n a n pengurus PSA terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Uluulu, Ketua Petak/Blok Kuarter atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
(2)Dalam h a l wilayah kerja PSA meliputi lebih dari satu dusun/ kelurahan, m a k a ketua petak/blok kuarter sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih oleh anggota PSA yang berdomisili pada dusun/kelurahan yang memiliki wilayah kerja PSA terbesar, kecuali wakil ketua dipilih dari anggota yang berdomisili pada dusun/ kelurahan yang memiliki wilayah kerja PSA lebih kecil. (S) Periode kepengurusan anggota PSA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PSA.

Pasal 8

(1)Dengan memperhatikan tata pengelolaan air pada jaringan yang meliputi dua wilayah kerja PSA atau lebih, dapat dibentuk GPSA.
(2)GPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama. (S) GPSA dipimpin oleh seorang ketua yang herfungsi sebagai koordinator dan dipilih oleh anggota yang terdiri dari ketua-ketuasebagai wakil masing-masing PSA.

Pasal 9

(1)Rapat organisasi PSA terdiri dari:
1. a.Rapat Anggota; dan
2. b.Rapat Pengurus.
(2)Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi PSA.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 Tahun 2015