DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

Nomor: 10
Tahun: 2004
Ditetapkan: 22 Juni 2004
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 172

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
2.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
3.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
5.Peraturan . . . -
5.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6.Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.
7.Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
8.Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
9.Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
10.Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
11.Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
12.Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Pasal 3

(1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
(2)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
(3)Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.

Pasal 4

Peraturan Perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

BAB II

… Pasal … BAB … (dan seterusnya) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 6

. . . -

Pasal 6

(1)Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas :
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. i.ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
(2)Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
1. a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. c.Peraturan Pemerintah;
4. d.Peraturan Presiden;
5. e.Peraturan Daerah.
(2)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
1. a.Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
2. b.Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
3. c.Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
(4)Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(5)Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Pasal 8

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang :

a.mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:
1. 1.hak-hak asasi manusia;
2. 2.hak dan kewajiban warga negara;
3. 3.pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
4. 4.wilayah negara dan pembagian daerah;
5. 5.kewarganegaraan dan kependudukan;
6. 6.keuangan negara,
b.diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 9

. . . -

Isi peraturan

Teks172PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (77)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 100 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 84 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 101 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 46 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2006

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari No. 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Raja Ampat No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 07 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 10 Tahun 2018