DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2003

Nomor: 4
Tahun: 2003
Ditetapkan: 25 Februari 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
c.bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang ...
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Dengan … Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.
3.Kabupaten Kendari adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Konawe Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kendari yang terdiri atas:

a.Kecamatan Ranomeeto;
b.Kecamatan Konda;
c.Kecamatan Moramo;
d.Kecamatan Laonti;
e.Kecamatan Kolono;
f.Kecamatan Lainea;
g.Kecamatan Palangga;
h.Kecamatan Tinanggea;
i.Kecamatan Andoolo;
j.Kecamatan Angata; dan
k.Kecamatan Landono.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kendari dikurangi dengan wilayah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Kabupaten Konawe Selatan mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lambuya, Kecamatan Pondidaha dan Kecamatan Sampara Kabupaten Kendari, serta Kecamatan Baruga dan Kecamatan Poasia Kota Kendari;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Selat Wowonii;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Tobea Besar Kabupaten Muna dan Selat Tiworo; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rumbia Kabupaten Buton, dan Kecamatan Lambandia serta Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3)Penentuan batas wilayah Kabupaten Konawe Selatan secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan berkedudukan di Andoolo.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

Kewenangan Kabupaten Konawe Selatan mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 9

(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
c.bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang ...
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Dengan … Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.
3.Kabupaten Kendari adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Konawe Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kendari yang terdiri atas:

a.Kecamatan Ranomeeto;
b.Kecamatan Konda;
c.Kecamatan Moramo;
d.Kecamatan Laonti;
e.Kecamatan Kolono;
f.Kecamatan Lainea;
g.Kecamatan Palangga;
h.Kecamatan Tinanggea;
i.Kecamatan Andoolo;
j.Kecamatan Angata; dan
k.Kecamatan Landono.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kendari dikurangi dengan wilayah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Kabupaten Konawe Selatan mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lambuya, Kecamatan Pondidaha dan Kecamatan Sampara Kabupaten Kendari, serta Kecamatan Baruga dan Kecamatan Poasia Kota Kendari;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Selat Wowonii;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Tobea Besar Kabupaten Muna dan Selat Tiworo; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rumbia Kabupaten Buton, dan Kecamatan Lambandia serta Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3)Penentuan batas wilayah Kabupaten Konawe Selatan secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan berkedudukan di Andoolo.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

Kewenangan Kabupaten Konawe Selatan mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 9

(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2021