Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 7 Tahun 2015
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4849);
5234); SALINAN 2
5679);
93);
142);
3 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata kerja Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 3);
Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIJINAN PENYELENG- GARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
4
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
5 BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
BAB III
Kapal yang melayani angkutan sungai dan danau wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
BAB IV
Untuk Penerbitan dokumen kapal dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
1) Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan; 2) Surat keterangan kepemilikan dari Kelurahan/Kecamatan; 3) Foto copy KTP yang masih berlaku; 4) Tanda lulus pemeriksaan; 6
1) Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan; 2) Foto copy sertifikat yang lama; 3) Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Kapal (Registrasi); 4) Foto copy KTP yang masih berlaku;
1) Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan; 2) Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Kapal (Registrasi); 3) Foto copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan; 4) Rekomendasi dari Camat;
1) Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan; 2) Foto copy Surat Izin Trayek yang lama; 3) Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Kapal (Registrasi); 4) Foto copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan;
7
Untuk kapal angkutan sungai dan danau < 30 GT diperbolehkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dengan maksimal kepemilikan saham sebesar 49% (empat puluh Sembilan persen) antara lain:
BAB V SANKSI ADMINISTRATIF
BAB V
Penyelenggaraan angkutan sungai tanpa izin akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
8 KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Disahkan di Sampit pada tanggal 31 Juli 2015 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, TTD SUPIAN HADI Diundangkan di Sampit pada tanggal 31 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, TTD PUTU SUDARSANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 7 NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 4 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.KOTIM CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH NIP.19620701 198903 1 014
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen