DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang berisi tentang pengertian kata atau istilah yang dipergunakan dalam Perda. - Asas dan Tujuan penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan (Anjal). - Kriteria Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan. - Penanganan yang terdiri dari usaha preventif, usaha represif, usaha koersif, usaha rehabilitatif,. - Upaya Reintegrasi Sosial. - Peran serta masyarakat. - Pembinaan dan pengawasan. - Pembiayaan. - Larangan. - Penyidikan. - Ketentuan Pidana. - Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan;
b.bahwa gelandangan, pengemis masyarakat rentan yang kekurangan, keterbatasan, kesenja layak serta tidak bermartabat, maka gelandangan, pengemis, dan anak jalanan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;
c.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Pengemis, dan Anak Jalanan;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang- Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); SALINAN BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 PENGEMIS, DAN ANAK JALANAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS, emerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta kelompok masyarakat yang rentan; pengemis, dan anak jalanan merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak serta tidak bermartabat, maka penanggulangan dan anak jalanan perlu dilakukan langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 ng Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk entang Penanggulangan Gelandangan, dan Anak Jalanan; -Undang Dasar Negara Republik Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia emerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta upakan kemiskinan, ngan dan hidup tidak gulangan perlu dilakukan langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 ng Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud membentuk Gelandangan, Undang Dasar Negara Republik Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367); 3
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dalam Wilayah Kebupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 188); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN ANAK JALANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. 4
6.Penanggulangan meliputi usaha-usaha preventif, responsif, koersif, dan rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi kegiatan menggelandang, mengemis, dan anak jalanan, serta mencegah meluasnya pengaruh di dalam masyarakat, supaya gelandangan pengemis dan anak jalanan dapat mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
7.Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
8.Anak Jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan di tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
9.Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara, dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
11.Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.
12.Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan, pengemisan, dan anak jalanan.
13.Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
14.Usaha koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.
15.Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru 5 melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara
16.Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
17.Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat RPS adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anjal berdasarkan pada asas:

a.penghormatan pada martabat dan harga diri;
b.non diskriminasi;
c.non kekerasan;
d.keadilan;
e.perlindungan;
f.kesejahteraan;
g.pemberdayaan; dan
h.kepastian hukum.

Pasal 3

Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anjal bertujuan untuk:

a.mencegah dan mengantisipasi bertambah suburnya komunitas Anjal, Gelandangan dan Pengemis;
b.mendidik komunitas Anjal, Gelandangan dan Pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya;
c.memberdayakan para Anjal, Gelandangan dan Pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial;
d.meningkatkan peran serta dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis; dan
e.menciptakan ketertiban umum. 6

BAB III

KRITERIA GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN ANAK JALANAN

Pasal 4

Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria:

a.tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b.tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap; dan
c.tanpa penghasilan yang tetap.

Pasal 5

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria:

a.mata pencahariannya meminta-minta dan/atau tergantung pada belas kasihan orang lain;
b.berpakaian kumuh, berpenampilan kurang layak, dan berada di tempat-tempat umum; dan
c.memperalat sesama dan/atau mempergunakan alat untuk meminta belas kasihan orang lain.

Pasal 6

Anjal adalah anak-anak yang hidup di jalanan atau di tempat- tempat umum dengan kriteria:

a.putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya;
b.sebagian besar waktunya berada di jalanan untuk bekerja dan sisanya menggelandang atau tidur;
c.tidak lagi sekolah; dan
d.berusia di bawah 18 tahun.

BAB IV

PENANGANAN

Pasal 7

(1)Dalam rangka mencegah berkembangnya Anjal, Gelandangan dan Pengemis, maka wajib melakukan tindakan usaha preventif.
(2)Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain:
1. a.penyuluhan;
2. b.bimbingan sosial;
3. c.pembinaan sosial; 7
4. d.bantuan sosial;
5. e.pembinaan lanjut;
6. f.perluasan kesempatan kerja;
7. g.pemukiman lokal;
8. h.pemberian informasi melalui baliho di tempat umum;
9. i.peningkatan derajat kesehatan; dan/atau
10. j.peningkatan pendidikan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam rangka pemberdayaan untuk hidup mandiri Anjal, Gelandangan dan Pengemis, Pemerintah Daerah wajib melakukan tindakan usaha represif.
(2)Usaha represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penertiban dan pendampingan;
2. b.penampungan sementara untuk diseleksi; dan/atau
3. c.pengembalian ke keluarga dan masyarakat.
(3)Penertiban dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maupun oleh Pejabat yang atas perintah Bupati diberi wewenang untuk itu secara terbatas, dan/atau dilaksanakan bersama-sama dengan kepolisian.
(4)Penertiban dan pendampingan yang dilakukan oleh Pejabat yang diberi wewenang secara terbatas, Anjal, Gelandangan dan Pengemis yang terkena penertiban dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi.
(5)Kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimaksudkan untuk kualifikasi para Anjal, Gelandangan, dan Pengemis sebagai dasar dalam menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
1. a.dilepaskan dengan syarat;
2. b.dimasukkan dalam Unit Pelaksana Teknis yang menangani bidang sosial;
3. c.dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya; atau 8
4. d.dirujuk ke lembaga lain untuk diberikan pelayanan yang dibutuhkan.
(6)Tata cara penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Upaya Koersif dilakukan melalui:
1. a.penertiban;
2. b.penjangkauan;
3. c.pembinaan di RPS; dan
4. d.pelimpahan/rujukan.
(2)Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan terhadap setiap orang yang:
1. a.tinggal di tempat umum;
2. b.mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;
3. c.meminta-minta di tempat-tempat umum, pemukiman, peribadatan; dan/atau
4. d.meminta-minta dengan menggunakan berbagai alat.
(3)Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
(4)Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.
(5)Pembinaan di RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
(6)Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1979

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1979

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 8 Tahun 2015