DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 diubah sehingga : 1.Pasal 1 huruf d dihapus 2.BAB VII diubah 3.Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) Bab baru yakni BAB VII A 4.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 14a

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sanksi pidana dan denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 14 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 5 Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) 6
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban, dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS. 7 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1997 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.Pasal 1 huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

d.dihapus.
1. 2.BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

A KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8
(3)Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 9
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3.Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) Bab baru yakni BAB VII A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
4.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 14a, sehingga berbunyi sebagai berikut: 10 Pasal 14 a

(1)Orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah pelanggaran. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 11 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 2 Juli 2015 BUPATI KUDUS, ttd. M U S T H O F A Diundangkan di Kudus pada tanggal 3 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, ttd. NOOR YASIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 8. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH : (8/2015) 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS I. UMUM BBaahhwwaa ppeellaakkssaannaaaann kkeebbeerrssiihhaann,, kkeeiinnddaahhaann,, ddaann kkeetteerrttiibbaann ddii wwiillaayyaahh KKaabbuuppaatteenn mmeerruuppaakkaann ttaanngggguunngg jjaawwaabb bbeerrssaammaa aannttaarraa PPeemmeerriinnttaahh DDaaeerraahh ddeennggaann sseelluurruuhh mmaassyyaarraakkaatt ddii KKaabbuuppaatteenn KKuudduuss.. BBaahhwwaa ddaallaamm rraannggkkaa mmeennjjaabbaarrkkaann ttaanngggguunngg jjaawwaabb PPeemmeerriinnttaahh DDaaeerraahh ddaann mmaassyyaarraakkaatt ddaallaamm ppeellaakkssaannaaaann kkeebbeerrssiihhaann,, kkeeiinnddaahhaann,, ddaann kkeetteerrttiibbaann tteerrsseebbuutt tteellaahh ddiiaattuurr kkeewweennaannggaann PPeemmeerriinnttaahh DDaaeerraahh,, sseerrttaa kkeewwaajjiibbaann,, hhaakk,, ddaann llaarraannggaann bbaaggii mmaassyyaarraakkaatt.. DDaallaamm rraannggkkaa lleebbiihh mmeennggeeffeekkttiiffkkaann ppeellaakkssaannaaaann ppeenneeggaakkkkaann PPeerraattuurraann DDaaeerraahh iinnii sseerrttaa gguunnaa mmeellaakkssaannaaaann ppeerraattuurraann ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann,, ppeerrlluu mmeenngguubbaahh bbeessaarraann ssaannkkssii ppiiddaannaa aattaass ppeellaannggggaarraann kkeewwaajjiibbaann ddaann llaarraannggaann ddaallaamm PPeerraattuurraann DDaaeerraahh yyaanngg 13 mmeennggaattuurr tteennttaanngg KKeebbeerrssiihhaann,, KKeeiinnddaahhaann,, ddaann KKeetteerrttiibbaann.. KKeetteennttuuaann--kkeetteennttuuaann yyaanngg ddiiuubbaahh aannttaarraa llaaiinn mmeelliippuuttii :: aa.. ppeenngghhaappuussaann nnoommeennkkllaattuurr SSaattuuaann KKeerrjjaa PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh yyaanngg mmeennaannggaannii bbiiddaanngg kkeebbeerrssiihhaann,, kkeeiinnddaahhaann,, ddaann kkeetteerrttiibbaann;; ddaann bb.. mmeenngguubbaahh ddaann mmeennaammbbaahh bbaabb yyaanngg mmeennggaattuurr tteennttaanngg ppeennyyiiddiikkaann ddaann kkeetteennttuuaann ppiiddaannaa.. SSeehhuubbuunnggaann ddeennggaann hhaall tteerrsseebbuutt,, PPeerraattuurraann DDaaeerraahh KKaabbuuppaatteenn DDaaeerraahh TTiinnggkkaatt IIII KKuudduuss NNoommoorr 1100 TTaahhuunn 11999966 tteennttaanngg KKeebbeerrssiihhaann,, KKeeiinnddaahhaann ddaann KKeetteerrttiibbaann ddaallaamm WWiillaayyaahh KKaabbuuppaatteenn DDaaeerraahh TTiinnggkkaatt IIII KKuudduuss ppeerrlluu ddiiuubbaahh ddaann ddiisseessuuaaiikkaann.. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL PPaassaall II CCuukkuupp jjeellaass.. PPaassaall IIII CCuukkuupp jjeellaass.. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 188.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 14

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 1996

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 14

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 1996

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020