DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1988

Nomor: 2
Tahun: 1988
Ditetapkan: 29 Februari 1988
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri perlu diadakan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
c.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut huruf b diperlukan perhatian yang lebih besar khususnya kepada anak yang mempunyai masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tersebut dipandang perlu mengaturnya lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG USAHA KESEJAHTERAAN ANAK BAGI ANAK YANG MEMPUNYAI MASALAH.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1)Usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua.
(2)Pemerintah dan/atau masyarakat melaksanakan usaha kesejahteraan anak dengan tujuan membantu mewujudkan kesejahteraan anak.
(3)Pemerintah mendorong, membimbing, membina masyarakat untuk berperanserta melaksanakan usaha kesejahteraan anak.

Pasal 3

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat

(3)yang bersifat lintas sektoral, dilakukan secara terkoordinasi, terpadu dan dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan fungsi masing-masing.

BAB III

JENIS USAHA KESEJAHTERAAN ANAK

Pasal 4

(1)Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.
(2)Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan Pemerintah dan/atau masyarakat ditujukan terutama kepada anak yang mempunyai masalah antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat.
(3)Ketentuan mengenai penetapan syarat dan kriteria anak yang mempunyai masalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan, perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
(2)Pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan, dan pelayanan khusus.

Pasal 6

(1)Asuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditujukan kepada anak yang mempunyai masalah antara lain :
1. a.Anak tidak mempunyai orang tua dan terlantar;
2. b.Anak terlantar;
3. c.Anak yang mengalami masalah kelakuan.
(2)Asuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan antara lain berupa :
1. a.penyuluhan, bimbingan, dan bentuk bantuan lainnya yang diperlukan;
2. b.penyantunan dan pengentasan anak;
3. c.pemberian/peningkatan derajat kesehatan;
4. d.pemberian/peningkatan kesempatan belajar;
5. e.pemberian/peningkatan keterampilan.
(3)Pelaksanaan asuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik di dalam Panti maupun di luar Panti.
(4)Ketentuan mengenai penyelenggaraan asuhan diatur oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditujukan kepada anak yang tidak mampu.
(2)Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa bantuan materi, bantuan jasa dan bantuan fasilitas.

Pasal 8

(1)Bantuan materi diberikan terutama dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan pokok anak.
(2)Bantuan jasa diberikan dalam rangka usaha pembinaan dan pengembangan untuk mengarahkan bakat dan keterampilan.
(3)Bantuan fasilitas diberikan dalam rangka usaha mengatasi hambatan-hambatan sosial.

Pasal 9

(1)Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat diberikan langsung kepada anak melalui orang tua/wali.
(2)Tata cara pemberian dan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)diatur oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditujukan kepada anak cacat.
(2)Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bimbingan, pemenuhan kebutuhan pokok, pemberian keterampilan, pendidikan, pemberian bantuan/fasilitas dan pembinaan lanjutan yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan dari Menteri lain yang terkait.
(3)Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan baik di dalam Panti maupun di luar Panti.
(4)Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan khusus diatur oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1979

Peraturan turunan (12)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1979

Peraturan turunan (12)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2018