DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. fasilitasi penyelenggaraan pesantren; b. pemberdayaan pesantren; c. pembinaan pesantren; d. sistem penjamin mutu dan struktur organisasi pesantren; e. kerjasama; f. partisipasi masyarakat dan dunia usaha; g. penilaian kelayakan pesantren; h. pembinaan dan pengawasan; i. sistem informasi pesantren; j. pembiayaan; k. larangan; l. sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pesantren merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, sarana dalam melaksanakan peribadatan, dan sekaligus sebagai lembaga yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaiamana diamanatkan oleh

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa untuk menjamin kualitas, mutu, dan ketahanan Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan dan dakwah sesuai dengan tantangan zaman, Pemerintah Daerah perlu terlibat dalam menyelenggarakan pesantren dengan tetap mempertahankan ciri khas, tradisi, dan nilai-nilai keagamaan masing-masing Pesantren, guna menjaga keberlangsungan hidup pesantren sebagai pionir dalam pengembangan dan penyebarluasan ajaran Islam rahmatan lil alamin;
c.bahwa untuk menjaga keberlangsungan hidup Pesantren dengan menyelenggarakan Pesantren melalui penguatan terhadap kelembagaan 2 Pesantren, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pesantren perlu memberP fasilitasi dan dukungan pendanaan mengembangkan Pesantren mengedepankan prinsip proporsionali' dan non diskriminasi; d . bahwa tanggung jawab Pemer dengan kewenangannya ditegaskan dalam Pasal

(2), Pasal 32, Pasal 4 r dan Pasal 48 ayr Tahun 2019 te·
1. e.bahwa be· dimaks1 · d, F 3 Nomor 4301);
  1. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)' sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. 6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
  4. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  5. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia , 4 Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  6. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  7. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  8. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  9. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
  10. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaga 5 Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. 14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  12. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. 16.Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
  14. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19 / E) se bagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 201 7 tentang Perubahan Atas (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
  15. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

6 FASILITASI Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.
5.Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/ atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatanlil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kiai adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan agama Islam sesuai dengan faham ahl al-Sunnahwaal-Jamaah, dan secara umum dalam masyarakat diakui sebagai ahli agama Islam, baik yang memimpin atau memiliki Pondok Pesantren maupun tidak.
7.Dewan Masayikh adalah lembaga yang dibentuk 7 oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal pendidikan pesantren.
8.Santri adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu dan bermukim di Pondok Pesantren.
9.Kitab kuning adalah kitab berbahasa Arab yang umum diajarkan di Pondok Pesantren mulai dari kitab fikih, aqidah/ akhlak, tarikh/ sejarah, gramatika bahasa Arab (nahwu shorof), ilmu hadits, tafsir dan ulumul Qur'an.
10.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
11.Evaluasi adalah kegiatan penilaian dan pengendalian berbagai komponen pendidikan pada Pondok Pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
12.Visitasi adalah kegiatan kunjungan untuk melakukan penilaian kelayakan program Pondok Pesantren berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
13.Tim Visitasi adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kantor Kementerian Agama dalam rangka kunjungan untuk melaksanakan penilaian terhadap kelayakan penyelenggaraan pendidikan pada Pondok Pesantren.

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian; d . keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
1. 1.ke berlanju tan; dan J. kepastian hukum.

Pasal 3

8 Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan norma hukum dan sebagai pedoman dalam memfasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menJamm penyelenggaraan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, sebagai sarana dakwah dan sebagai agen pemberdayaan masyarakat;
b.memfasilitasi penyelenggaraan pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan;
c.memfasilitasi pendidikan berbasis Pesantren bagi anak petani, anak nelayan, anak buruh, anak yatim, anak yatim piatu yang kurang mampu secara setara dan berkualitas;
d.menjamin kemaslahatan guru, santri dan beasiswa bagi peserta didik Madrasah Diniyah;
e.penyetaraan pendidikan pesantren dalam rangka menghapus kategori putus sekolah bagi Santri;
f.menjamin keberlangsungan dakwah Islamiyah melalui Pesantren; dan
g.memfasilitasi potensi ekonomi dan kemandirian Pesantren. 9

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
b.pemberdayaan pesantren;
c.pembinaan pesantren;
d.sistem penjamin mutu dan struktur organisasi pesantren;
e.kerjasama;
f.partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
g.penilaian kelayakan pesantren;
h.pembinaan dan pengawasan;
1. 1.sistem informasi pesantren; J. pembiayaan;
k.larangan;
1. 1.sanksi administratif.

BAB II

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada pesantren.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan bagi pesantren yang memiliki Piagam Statistik Pesantren dan aktif melakukan pembelajaran.

Pasal 7

10 ( 1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Pesantren.

(2)Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Selain dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah melalui Kantor Kementerian Agama memberikan fasilitasi dengan mengikutsertakan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah yang beragama Islam untuk mengikuti pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pesantren.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018