DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8.Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Dan BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
3.Bupati adalah Bupati Lampung Timur
4.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum
6.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9.Masyarakat Miskin adalah Penduduk atau Sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
10.Kode Etik Advokat adalah Kode Etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Lampung Timur

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

1.Keadilan;
2.Persamaan kedudukan di dalam hukum;
3.Keterbukaan;
4.Efisiensi;
5.Efektifitas; dan
6.Akuntabilitas

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

a.Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah dalam Daerah; dan
c.Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan hukum untuk perkara hukum keperdataan, hukum pidana, dan hukum tata usaha Negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan; menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB V

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum dikoordinasikan Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Hukum, diselenggarakan dan/atau dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten.
(3)Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
1. a.Menyusun dan menyampaikan rencana penyelenggaran Bantuan Hukum;
2. b.Memberikan masukan dan informasi rencana Anggaran Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Hukum, berwenang :
1. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum dapat dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan ini;
2. b.mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum; dan
3. c.menetapkan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi Bantuan Hukum.
(2)Untuk menetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Kabupaten malalui Bagian Hukum, membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas :
1. a.Unsur aparatur pemerintah daerah;
2. b.Akademisi;
3. c.Tokoh masyarakat; dan
4. d.Lembaga atau Organisasi yang member layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan oleh pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten dan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan
(2)Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.Memiliki tenaga pemberi bantuan hukum advokat-advokat yang professional;
2. b.Memiliki kantor atau sekretariat;
3. c.Memiliki program bantuan hukum; dan
4. d.Berbadan hukum;
5. e.Lembaga Bantuan Hukum harus telah Terakreditasi dan telah di Verifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8.Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Dan BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
3.Bupati adalah Bupati Lampung Timur
4.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum
6.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9.Masyarakat Miskin adalah Penduduk atau Sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
10.Kode Etik Advokat adalah Kode Etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Lampung Timur

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

1.Keadilan;
2.Persamaan kedudukan di dalam hukum;
3.Keterbukaan;
4.Efisiensi;
5.Efektifitas; dan
6.Akuntabilitas

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

a.Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah dalam Daerah; dan
c.Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan hukum untuk perkara hukum keperdataan, hukum pidana, dan hukum tata usaha Negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan; menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB V

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum dikoordinasikan Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Hukum, diselenggarakan dan/atau dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten.
(3)Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
1. a.Menyusun dan menyampaikan rencana penyelenggaran Bantuan Hukum;
2. b.Memberikan masukan dan informasi rencana Anggaran Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Hukum, berwenang :
1. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum dapat dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan ini;
2. b.mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum; dan
3. c.menetapkan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi Bantuan Hukum.
(2)Untuk menetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Kabupaten malalui Bagian Hukum, membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas :
1. a.Unsur aparatur pemerintah daerah;
2. b.Akademisi;
3. c.Tokoh masyarakat; dan
4. d.Lembaga atau Organisasi yang member layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan oleh pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten dan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan
(2)Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.Memiliki tenaga pemberi bantuan hukum advokat-advokat yang professional;
2. b.Memiliki kantor atau sekretariat;
3. c.Memiliki program bantuan hukum; dan
4. d.Berbadan hukum;
5. e.Lembaga Bantuan Hukum harus telah Terakreditasi dan telah di Verifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010