DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penghapusan Pasal 4 ayat (2), (3), (4), (5) (6), sehingga Pasal 4 berubah dan Penghapusan Pasal 9. Perubahan Pasal 5 ayat (3).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Barat, antara lain mengatur penyertaan modal daerah kepada Perseroaan Terbatas Bank Kalbar berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak setiap tahun;
b.bahwa dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Barat tersebut setelah dilakukan evaluasi sampai dengan tahun 2016, maka perlu adanya penambahan penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daearah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
c.bahwa Perseroaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nonor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Barat.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang • Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970 );
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah; • •
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Pada Perseroaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten landak Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

1.Ketentuan pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah serta ayat

(6)dihapus, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Kalbar berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD Kabupaten Landak setiap tahun.
(2)Modal daerah yang disetor Pemerintah Kabupaten Landak pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 20.306.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Juta Rupiah) berupa 20.306 lembar dengan nominal Rp. 1.000.000,-/lembar.
(3)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak pada PT. Bank Kalbar yang dianggarkan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). •
(4)Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalbar selanjutnya ditetapkan setiap tahun paling rendah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
(5)Penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Landak pada PT. Bank Kalbar dilakukan oleh Bupati.
(6)Dihapus

2.Ketentuan pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

3.Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal kepada PT. Bank KalBar sebagiamana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
4.Ketentuan pasal 9 dihapus

Pasal 9

Dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Diundangkan di Ngabang pada tanggal (90so 2017 Pj. SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD ALPIUS Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 8? k0Jt 2017 BUPATI LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAND AK TAHUN 2017 NO MOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINS! KALIMANTAN BARAT: ( 2 / 2017) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB PATEN LANDAK, SSH NIP. 196 199903 1 003 • • PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 9 TAHUN 0\7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERlNTAH KABUPATEN LANDAK PADA PERSEROANTERBATASBANKPEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Pasal 4

Ayat (1) CukupJelas Ayat (2) Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar sampai 31 Desember 2016 sebesar Rp. 20.306.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Juta Rupiah) adalah di dapat dari penyertaan modal daerah dan deviden yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dengan rincian :

a.Tahun 2001 adalah sebesar Rp.92.000.000,00
b.Tahun 2004 adalah sebesar Rp. 1.247.000.000,00
c.Tahun 2005 adalah sebesar Rp. 1.282.000.000,00
d.Tahun 2006 adalah sebesar Rp. 2.028.000.000,00
e.Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 3.157.000.000,00
f.Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,00
g.Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,00
h.Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,00
1. 1.Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00
j.Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00
k.Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00
l.Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) CukupJelas Ayat (6) Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR {p1-

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 4

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 4

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005