DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Landak

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perubahan Pasal 4, dan Penambahan 2 ayat yaitu ayat (7) dan (8).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat,maka Pemerintah Daerah perlu mendorong peran serta Perseroan Terbatas (PT) Landak Barajaki selaku Perusahaan Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
b.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah diperlukan usaha yang nyata dari Pemerintah Daerah dengan memberdayakan PT Landak Barajaki berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, dengan menunjang permodalan melalui penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang PenyertaanModal Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentukPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Landak Barajaki;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1 I. Peraturan Pemenrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan · Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS LANDAK BARAJAKI. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Pada Perseroaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten landak Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1), diubah sebagai berikut : Pasal I Ketentuan pasal 4 ayat (6) diubah dan ditambah 2(dua) ayat yaitu ayat (7) dan ayat (8), sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut: .Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dapat dalam bentuk uang dan/ atau non tunai pada PT Landak Barajaki.
(2)Modal dasar PT Landak Barajaki untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).
(3)Pada tahap awal dari jumlah modal sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pemenuhan kewajiban jumlah modal yang disetorkan pada PT Landak Barajaki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp. 5.000,000.000,- (lima miliar rupiah) sebagai modal awal untuk operasional PT Landak Barajaki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013.
(5)Modal dasar PT Landak Barajaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak sebesar Rp. 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp. 19.800.000.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Koperasi Pegawai Negeri Sipil sebesar 1 % (satu persen) atau sama dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
(6)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan setoran modal dalam bentuk uang yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(7)Setoran modal dasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak pada Tahun 2013 sebesar Rp. 4.950.000.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Tahun 2014 sebesar Rp. 4.950.000.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jumlah total yang disetorkan sebesar Rp. 9.900.000.000,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah)
(8)Setoran modal dasar untuk Tahun 2017 Sebesar 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah dan seterusnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sampai terpenuhinya Modal dasar dari PT. Landak Barajaki sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Paerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal8 3vhw 2017 BUPATI LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA Diundangkan di Ngabang pada tanggal?6 090492017 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ANDAK, TTD ALPIUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR ? NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINS! KALIMANTAN BARAT (3/ 2017 ) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN LANDAK NI S SH NIP. 196 199903 1 003

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2012