Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
MEMUTUSKAN:...
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANKEDUAATASPERATURANPEMERINTAHNOMOR23 TAHUN 2010 TENTANGPELAKSANAANKEGIATANUSAHAPERTAMBANGAN MINERALDANBATUBARA TENTANG PERATURANPEMERINTAHREPUBLIKINDONESIA NOMOR 1 TAHUN2014
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282), diubah sebagai berikut: PasalI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGANMINERALDANBATUBARA. MEMUTUSKAN: PRESIOEN Menetapkan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Agar ... Pasal II Peraturan Pemerintah irn mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Perekonomian, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1 AMIR SYAMSUDIN ttd. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2014 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Llclanuari 2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5489 Cukup jelas. Pasal II Angka 2
Cukup jelas. Angka 1
Cukup jelas. PasalI II. PASAL DEMI PASAL I. UMUM Dalam rangka meningkatkan nilai tam bah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, perlu melakukan penataan pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERU BAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAANKEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)