DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai pembentukan, kedudukan, fungsi, tugas pokok, dan susunan organisasi serta tata kerja Satuan POLPP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara ~ 2 ~ Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4741);
7.Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5094); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAJENE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Majene.
2.Bupati adalah Bupati Majene.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5.Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
6.Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan ~ 3 ~ kegiatan penangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan pelayanan di bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene.
(2)Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
(3)Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. b.pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; ~ 4 ~
4. d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. e.pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparatur lainnya;
6. f.Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
7. g.Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
(2)Pelaksanaan tugas lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
1. a.mengikuti proses penyusunan peraturan perundang- undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
2. b.membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
3. c.pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. d.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati;
5. e.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
6. f.pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(4)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Pasal 5

(1)Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
1. a.Kepala Satuan;
2. b.Sekertariat, terdiri atas:
  1. 1.Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. c.Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:
  1. 1.Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
  2. 2.Seksi penyelidikan dan penyidikan;
  3. 3.Seksi Penindakan. ~ 5 ~
4. d.Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Perlindungan Masyarakat;
  2. 2.Seksi Operasional dan Pengendalian;
  3. 3.Seksi Bina Potensi Masrakat
5. e.Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
  2. 2.Seksi Kerjasama;
  3. 3.Seksi Teknis Fungsional.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
7. g.Unit Pelaksana Teknis (UPT)
(2)Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
(3)Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi Kepala Satuan, Sekretaris dan masing-masing bidang serta rincian tugas masing-masing Subbagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB IV

ESELON

Pasal 7

(1)Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon II.b.
(2)Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon III.a.
(3)Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon III.b.
(4)Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keahliannya.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat
(1)terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. ~ 6 ~
(3)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

(1)Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satpol. PP, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007