DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi dan menangani bencana secara efektif dan efisien.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai hasil evaluasi, Situasi dan kondisi Kabupaten Malinau yang mempunyai wilayah yang sangat luas dan rawan terhadap bahaya bencana, perlu dilakukan penataan dan penambahan terhadap organiasai dan tata kerja lembaga tehnis daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3.Undang-Undang......... SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8.Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13.Peraturan Pemerintah............ 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
17.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daereah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Malinau;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3.Bupati adalah........... 4
3.Bupati adalah Bupati Malinau;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak pisikologis;
6.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang timbul, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
7.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah paskabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah paskabencana;
8.Rekontruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sasaran, kelembagaan pada wilayah paskabencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukumdan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalamsegala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
9.Badan Penanggulan Bencana adalah unsur pelaksana tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Malinau baik sebagai unit staf maupun sebagai unit lini;
10.Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau.
(2)Klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau adalah Tipe “A”. 5

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Paragraf Pertama KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(2)Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana.
(3)Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(4)Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur pelaksana penanggulangan bencana dan unsur pengarah penanggulangan bencana. Paragraf Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
1. a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
2. b.menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
3. c.menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. e.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. f.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. g.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
8. h.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Badan Penanggulangan.............. 6
(2)Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan perencanaan teknis dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana;
2. b.perumusan dan penetapan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efesien;dan
3. c.pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh;
4. d.pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. e.pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah;
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf Ketiga SUSUNAN ORGANSASI

Pasal 5

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Unsur Pengarah;
3. c.Unsur Pelaksana.
(2)Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf Keempat Unsur Pengarah

Pasal 6

(1)Unsur Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan unsur non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
(2)Masa jabatan Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/tokoh masyarakat selama 5 (lima) tahun, dan masa jabatan Unsur Pengarah dari instansi/lembaga pemerintah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(3)Tata cara............ 7
(3)Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian unsur pengarah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Unsur Pengarah mempunyai fungsi :
1. a.menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
2. b.memantau;dan
3. c.mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
(2)Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
1. a.Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota;
2. b.Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dijabat oleh Kepala BPBD;
3. c.Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah;
4. d.Instansi/lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c) terdiri dari : 1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; 2) Dinas Kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum; 4) Dinas Perhubungan; 5) Dinas Komunikasi dan Informatika; 6) TNI dan POLRI.
5. e.Unsur masyarakat profesional di daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c berasal dari para pakar/profesional dan atau tokoh masyarakat yang dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD. Paragraf Kelima Unsur Pelaksana

Pasal 8

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan unsur struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. 8

Pasal 9

(1)Unsur Pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi :
1. a.prabencana;
2. b.saat tanggap darurat; dan
3. c.pasca bencana.
(2)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
1. a.koordinasi;
2. b.pengkomandoan; dan
3. c.pelaksana.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 3 Tahun 2015