DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Jenis, kadar, izin peredaran serta bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap perdagangan Minuman Beralkohol

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M- DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 731). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
3.Bupati adalah Bupati Mamasa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
5.Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
6.Minuman beralkohol pabrikan adalah minuman beralkohol yang diproduksi secara pabrikasi dan dikemas dalam kemasan dan merk tertentu.
7.Minuman beralkohol hasil pengolahan secara tradisional adalah minuman beralkohol yang diproduksi secara sederhana/tradisional dan tidak dikemas secara khusus dan tidak diberi merk/label tertentu.
8.Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan peredaran minuman beralkohol.
9.Pengawasan minuman beralkohol adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengendalikan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol.
10.Pengendalian minuman beralkohol adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menekan jumlah peredaran minuman beralkohol.
11.Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan dalam wilayah Kabupaten Mamasa.
12.Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
13.Penjualan Langsung Minuman Beralkohol adalah kegiatan orang pribadi dan atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14.Pengeceran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
15.Penyidik adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
16.Tim Ahli adalah Tim yang ditunjuk untuk menentukan jenis dan tingkat kadar minuman beralkohol.
17.Penuntut adalah Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
18.Hotel, Restoran, Pub, Bar dan Kafe adalah sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan kepariwisataan.
19.Kawasan Khusus adalah suatu kawasan yang mempunyai batas-batas tertentu dan ditentukan oleh Bupati.
20.Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.

BAB II

JENIS DAN KADAR MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Berdasarkan proses pengolahan dan cara pengemasannya, minuman beralkohol dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

a.Minuman beralkohol Hasil Pabrikasi;
b.Minuman beralkohol Hasil Pengolahan Tradisional.

Pasal 3

Berdasarkan kadar kandungan ethanolnya, minuman beralkohol dikategorikan menjadi :

a.Golongan A yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol (C2H50H) di atas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);
b.Golongan B yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol (C2H50H) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
c.Golongan C yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol (C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 4

(1)Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengumumkan jenis dan nama/merek minuman beralkohol hasil pabrikasi yang tidak dapat diedarkan di Daerah Kabupaten Mamasa.
(2)Pengumuman jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang tidak dapat diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada semua Instansi Pemerintah, Organisasi Masyarakat lembaga non Pemerintah, Warung-warung makan, warung-warung minuman, restoran-restoran, Bar, Kafe, Hotel-Hotel, penginapan dan sejenisnya.
(3)Pengumuman jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang tidak dapat diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperbaharui sejalan dengan perubahan jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang diproduksi.

BAB III

IZIN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

(1)Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Tata cara dan prosedur permohonan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi, kecuali pada hotel, restoran, bar/pub kafe dan pada tempat atau kawasan tertentu yang diberi izin dan telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

(1)Penjualan langsung minuman beralkohol hasil pengolahan secara tradisional hanya diizinkan pada tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati.
(2)Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya dapat dikonsumsi pada tempat-tempat penjualan langsung dan waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Penjualan langsung minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh membuat keributan dan mengganggu lingkungan sekitar.
(4)Bupati menetapkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi suatu tempat untuk dapat diizinkan menjadi tempat penjualan langsung minuman beralkohol hasil pengolahan secara tradisional.
(5)Khusus pada acara-acara tertentu secara insidentil dapat mengkonsumsi minuman beralkohol di luar waktu dan tempat telah diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 8

(1)Pengelola hotel, restoran, pub, bar dan kafe dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi di luar kawasan dan/atau di luar tempat pengelolaannya masing-masing.
(2)Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menjual langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi kepada tamu atau pengunjung apabila dikonsumsi di tempat itu.

Pasal 9

(1)Pengeceran minuman beralkohol golongan A oleh pengecer hanya boleh dilakukan di toko dan ditempatkan pada tempat tertentu yang tidak setiap orang mudah melihatnya.
(2)Pengeceran minuman beralkohol golongan B dan C hanya boleh dilakukan di Toko Bebas Bea (TBB) dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan Peredaran minuman beralkohol.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015