DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai azas dan tujuan Pembentukan, penggabungan, dan penghapusan Desa, pembentukan desa, serta pembinaan dan pengawasan terhadap proses pembentukan Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah merekontruksi kedudukan dan peran Desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan penyelenggaraan pemerintahan negara, maka dipandang perlu adanya penyesuaian pengaturan tentang pembentukan Desa;
c.bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, perlu dilakukan penataan desa melalui Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Desa;
d.bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa. Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6), ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA dan BUPATI MAMUJU UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
4.Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
6.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri beserta kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa.
9.Badan Permusyaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Desa persiapan adalah bagian wilayah Desa atau lebih atau bagian dari Desa-desa atau 2 (dua) atau lebih Desa yang dipersiapkan untuk dimekarkan dan/atau digabungkan.
12.Desa baru adalah Desa yang terbentuk dari hasil proses pemekaran dan/atau hasil proses penggabungan dari Desa-desa atau 2 (dua) Desa atau lebih.
13.Desa induk adalah Desa asli yang bagian wilayahnya akan dimekarkan dan/atau digabungkan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan, penggabungan, dan penghapusan Desa berasaskan:

a.rekognisi;
b.subsidiaritas;
c.keberagaman;
d.kebersamaan;
e.kegotongroyongan;
f.kekeluargaan;
g.musyawarah;
h.demokrasi;
i.kemandirian;
j.partisipasi;
k.kesetaraan;
l.pemberdayaan; dan
m.keberlanjutan.

Pasal 3

Pembentukan dan penghapusan Desa bertujuan:

a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d.meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
e.meningkatkan daya saing Desa.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

Pembentukan desa dapat berupa:

a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
b.penggabungan bagian wilayah Desa dari Desa yang berbatasan menjadi 1 (satu) Desa, atau penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 5

Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa peningkatan status 1 (satu) dusun atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 6

(1)Penggabungan bagian wilayah Desa dari Desa yang berbatasan menjadi 1 (satu) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat berupa penggabungan dari 1 (satu) dusun atau lebih dari 2 (dua) Desa yang berbatasan.
(2)Penggabungan 2 (dua) Desa atau beberapa Desa yang berbatasan untuk menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa penggabungan seluruh bagian wilayah Desa yang berbatasan.

Pasal 7

(1)Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 5, dilakukan dengan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kemampuan dan potensi desa.
(2)Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului/ dilakukan melalui penetapan Desa persiapan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memprakarsai pemekaran desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa di wilayahnya.
(2)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pemekaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kemampuan dan potensi desa.

Pasal 9

Rencana pemekaran Desa, wajib disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023