DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Natuna pada PT Bank Riau Kepri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
c.bahwa penambahan modal pada PT. Bank Riau Kepri disepakati dilakukan dengan cara Penyertaan Modal Daerah oleh Para Pemegang Saham PT. Bank Riau Kepri yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau;
d.bahwa Berdasarkan Pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada PT. Bank Riau Kepri. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 junto Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 106);
4.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA dan BUPATI NATUNA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA PADA PT. BANK RIAU KEPRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Bupati adalah Bupati Natuna.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5.PT. Bank Riau Kepri adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten dilingkungan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang bergerak dibidang jasa perbankan.
6.penyertaan modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
8.Satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9.Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
10.Modal daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun yang berwujud barang yang dapat dinilai dengan uang.
11.Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
12.Rapat umum pemegang saham, selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris yang ditentukan oleh undang- undang/atau anggaran dasar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Riau Kepri adalah untuk memperkuat struktur permodalan Bank sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Riau Kepri adalah :

a.mendukung upaya peningkatan produktifitas kinerja PT. Bank Riau Kepri sehingga lebih efektif dan efisien;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.terpenuhinya kebutuhan permodalan masyarakat pelaku usaha;
d.meningkatkan pendapatan asli daerah;

BAB III

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri dianggarkan dalam APBD.
(2)penganggaran penyertaan modal pemerintah daerah dialokasikan dalam kelompok Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada objek BUMD di PPKD.
(3)pencairan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri dilakukan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan Bupati.
(4)realisasi penyertaan modal dilakukan dengan cara pencairan dari rekening Kas Pengeluaran Daerah ke rekening PT. Bank Riau Kepri.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 6

Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :

a.penyertaan modal pemerintah daerah yang telah diberikan kepada PT. Bank Riau Kepri sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.18.154.600.000 (delapan belas milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
b.penyertaan modal pemerintah daerah yang akan diberikan kepada PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp. 31.845.400.000 (tiga puluh satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
c.penyertaan modal pemerintah daerah yang akan diberikan kepada PT. Bank Riau Kepri berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan mengacu pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB V

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, PT.Bank Riau Kepri wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan DPRD melalui PPKD setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit.

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan perekonomian Kabupaten Natuna PT. Bank Riau Kepri wajib:

a.memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada usaha mikro, usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Koperasi;
b.mendorong dan menumbuh kembangkan usaha mikro, usaha kecil menengah dan usaha koperasi sebagai pelaku ekonomi;
c.memaksimalkan penyaluran modal dan mendorong pelaku usaha lainya.

BAB VI

KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 9

(1)dalam hal terdapat laba atas hasil usaha PT. Bank Riau Kepri, maka Pihak Bank berkewajiban memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna berupa deviden yang untuk selanjutnya dibukukan oleh PPKD sebagai Pendapatan Asli Daerah.
(2)kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan satu kesatuan atas angsuran modal yang disertakan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013