DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 34 Tahun 2015

Nomor: 34
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam PERDA ini diatur mengenai Ruang Lingkup dan Tujuan; Perencanaan Kas; Pengelolaan Kelebihan Kas; Pengelolaan KekuranganKas; Pengelolaan Resiko dan Pelporan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 #yat ( 1 ) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/ atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 1 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek danjangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya;
c.bahwa dalarn rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Vang Negara/Daerah, perlua mengatr Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 10, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2 0 1 1 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah;
e.bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 tahun 2 0 1 3 tentang Investasi Pemerintah Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam rekening induk dana investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Bupati;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu diatur dengan Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir. 2

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Memperhatikan
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2 0 1 1 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261).
1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 (Berita Negara Tahun 2 0 1 1 Nomor 310);
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
3.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 Nomor 12);
4.Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 249/KEP/BPKAD/2015, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 2/KEP/VIII/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat yang Bertugas Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015. 4

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN PENJABAT BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Penjabat Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2.Bupati adalah Penjabat Bupati Ogan Ilir
3.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4.Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
5.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Penjabat Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
6.Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
7.Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kabupaten untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8.Saldo Kas Minimal, yang selanjutnya disingkat SKM, adalah sejumlah kas yang disediakan di RKUD berupa rupiah, valuta USD, dan valuta asing non USD yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah yang tak terduga.
9.Kepala Satuan Kerja Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 1 1. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. 5
12.Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.
13.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14.Pinjaman Jangka Pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (sa.tu) tahun anggaran.

BAB II

PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

( 1) Lingkup Peraturan Penjabat Bupati ini pada dasarnya mencakup berbagai aspek pengaturan mengenai kewenangan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dengan maksud agar pengelolaan uang dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Aspek pengaturan tersebut antara lain meliputi perencanaan kas, pengelolaan kelebihan kas, pengelolaan kekurangan kas, pengelolaan resiko dan pelaporan.

(2)Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan BUD dalam rangka mengelola kelebihan dan/atau kekurangan kas yang didasarkan pada Perencanaan Kas Pemerintah Daerah.
(3)Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas meliputi:
1. a.Pengelolaan Kelebihan Kas; dan
2. b.Pengelolaan Kekurangan Kas.

Pasal 3

Pengelolaan uang daerah bertujuan untuk :

a.Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban Daerah;
b.mendapatkan bunga, jasa giro, bagi hasil dari Penempatan Uang daerah di Bank Umum pada saat terjadi dan/ atau diperkirakan akan terjadi kelebihan kas.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

( 1 ) Perencanaan kas merupakan proyeksi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas serta saldonya dalam suatu periode tertentu. 6

(2)Arus kas masuk merupakan arus kas yang terjadi dari penerimaan pendapatan daerah, yang terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli daerah;
2. b.Pendapatan transfer;
3. c.Lain-lain pendapatan yang sah.
(3)Arus kas keluar merupakan arus kas yang terjadi dari pengeluaran belanja daerah, yang terdiri dari :
1. a.Belanja langsung;
2. b.Belanja tidak langsung.

Pasal 5

(1)Kepala Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
(2)Berdasarkan Perencanaan kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
(3)Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan :
1. a.pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
2. b.saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
(4)Kepala Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.

Pasal 6

( 1 ) Bendahara Umum Daerah menyusun anggaran kas pada awal tahun anggaran mengacu kepada DPA SKPD/SKPKD.

(2)Minimal setiap bulan melakukan perbaikan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , mengacu kepada perubahan anggaran kas SKPD/SKPKD.
(3)Perbaikan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pengelolaan kas daerah dalam bentuk laporan Perencanaan kas.
(4)Perencanaan kas digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kckurangan kas dacrah. 7

Pasal 7

(1)Perencanaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat saldo awal, rencana penerimaan, rencana pengeluaran, dan saldo akhir, serta besaran saldo kas minimal yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran diluar rencana pengeluaran pada periode berikutnya.
(2)Perencanaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan posisi kas harian baik yang tercantum dalam rekening koran bank maupun laporan posisi kas mmgguan.
(3)Laporan posisi kas mingguan disusun dengan melakukan rekonsiliasi antara rekening koran bank dengan catatan realisasi penerimaan dan pengeluaran.
(4)Laporan posisi kas mingguan disampaikan setiap awal minggu berikutnya kepada Penjabat Bupati.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Pasal 1 1 Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

Pasal 8

( 1 ) Kelebihan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo RKUD melebihi kebutuhan pengeluaran daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan SKM.

(2)Jenis investasi kelebihan kas meliputi Penempatan uang daerah pada Bank Umum.

Pasal 9

(1)Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD menetapkan bank umum yang menjadi mitra pemerintah dalam Penempatan Uang Daerah.
(2)Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD diberi kewenangan oleh Bupati untuk menempatkan uang daerah dalam rangka pengelolaan kelebihan kas.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Nomor 12 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Nomor 12 Tahun 2013