Dalam Peraturan Penjabat Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2.Bupati adalah Penjabat Bupati Ogan Ilir
3.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4.Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
5.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Penjabat Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
6.Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
7.Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kabupaten untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8.Saldo Kas Minimal, yang selanjutnya disingkat SKM, adalah sejumlah kas yang disediakan di RKUD berupa rupiah, valuta USD, dan valuta asing non USD yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah yang tak terduga.
9.Kepala Satuan Kerja Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
1 1. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. 5
12.Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.
13.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14.Pinjaman Jangka Pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (sa.tu) tahun anggaran.
BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN