DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan atas penjualan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketenteraman, ketertiban masyarakat. Untuk memperoleh perizinan penjualan minuman beralkohol, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l dan Pasal 13.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu dilakukanpengendalian, dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol;
b.bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minumanberalkohol sebagai upaya dalam memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol; BUPATIOGANKOMERINGILIR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENGENDALIANDANPENGAWASANPENJUALANMINUMANBERALKOHOL TENTANG NOMOR ITAHUN 2017 PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR BUPATI OGAN KOMERING ILIR 11.Peraturan Presiden ....

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402); 2 BAB 1. ...

Menetapkan

MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGANKOMERINGILIR dan BUPATIOGANKOMERINGILIR Dengan Persetujuan Bersama

11.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAGjPERj9j2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20jM- DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang darr/ atau Jasa; 14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 201M DAG/PER/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjaualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06jM- DAG/PER/ 1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 13); 3 Menetapkan 1S.Hotel. ... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4.Dinas Perdagangan selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perdagangan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan.
6.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol dan terdiri dari golongan A, B dan C.
7.Minurnan Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8.Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9.Pengawasan adalah kegiatan rnemantau, melaporkan,mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai peraturan perundang- undangan.
10.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjuallangsung untuk diminum ditempat.
11.Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
12.Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
13.Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
14.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau hadan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Repuhlik Indonesia, baik yang herbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.

Pasal 1

BAB I

KETENTUAN UMUM 4 Pasal 3 ....

Pasal 2

15.Hotel Berbintang adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya yang telah memenuhi kualifikasi hotel berbintang berdasarkan hasil Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
16.Restoran Bertaraf Internasional adalah tempat usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tertentuyang telah memenuhi kriteria dan standarisasi restoran bertaraf intemasional berdasarkan hasil Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
17.Bar adalah us aha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, danl atau penyajiannya, didalam 1 (satu ) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
18.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MBadalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
19.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A;
20.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A;
21.Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat darr/ atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
22.Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual langsung darr/atau pengecer dengan maksud menyimpan sementara dalam rangka penjualan.
23.Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah. 5

(2)Penjualan ....
(1)Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dapat dijual di Hotel Berbintang, Bar, dan Restoran bertaraf Intemasional. Pasa15
(1)Minuman Beralkohol dike1ompokkan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen];
2. b.Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(2)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 4

BABII PENGGOLONGANMINUMANBERALKOHOL Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
b.menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol; dan
c.memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol. Pasa13 6 Pasal 3 .... Maksud Peraturan Daerah InI adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan atas penjualan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketenteraman, ketertiban masyarakat. Pasa12
1. 15.Hotel Berbintang adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya yang telah memenuhi kualifikasi hotel berbintang berdasarkan hasil Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
2. 16.Restoran Bertaraf Intemasional adalah tempat usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian , di dalam 1 (satu) tempat tertentuyang telah memenuhi kriteria dan standarisasi restoran bertaraf intemasional berdasarkan hasil Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
3. 17.Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, danl atau penyajiannya, didalam 1 (satu ) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
4. 18.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MBadalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
5. 19.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A;
6. 20.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A;
7. 21.Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan / atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
8. 22.Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual langsung dan Zatau pengecer dengan maksud menyimpan sementara dalam rangka penjualan.
9. 23.Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah. 5

(2)Penjualan ... ,
(1)Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dapat dijual di Hotel Berbintang, Bar, dan Restoran bertaraf Intemasional.

Pasal 5

(1)Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2. b.Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(2)Minurnan Beralkohol sebagairnana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 4

BABII PENGGOLONGANMINUMANBERALKOHOL Tujuan disusunnya Pe~aturan Daerah ini adalah untuk:

a.memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
b.menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol; dan
c.memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol. Pasa13 6 BABV....

(1)Setiap Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol, wajib mencatat dalam kartu data penyirnpanan setiap pemasukan dan pengeluaran dari tempat penyimpanan.
(2)Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang, tanggal pengeluaran barang, dan .asal barang.
(3)Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 8

BABlV PENYlMPANANMlNUMANBERALKOHOL

(1)Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud dalarn Pas8J 4 ayat (1) huruf a, dapat dijual di lokasi pariwisata tertentu dan tidak dapat dijual secara eceran di warung tradisional, minimarket, supermarket dan hypermarket.
(2)Pengecer sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersarnaan dengan produk lain.
(3)Pengecer berkewajiban memberitahukan pembeli minuman beralkohol untuk meminum langsung di lokasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

a.Pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) kecuali Warga Negara Asing.
b.Pembelian tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan untuk golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2).

Pasal 6

(2)Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, hanya dapat dijual di Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat) dan Hotel Berbintang 5 (lima), Bar, dan Restoran bertaraf Intemasional. 7 Bagian Ketiga. '" Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, harus dilengkapi persyaratan izin sebagai berikut:
1. a.Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
2. b.Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
3. c.SIUP dan Iatau perizinan usaha kepariwisataan dari instansi yang berwenang;
4. d.Izin Gangguan khusus minuman beralkohol;
5. e.Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. f.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. g.KTPatau Identitas Penanggungjawab Perusahaan;
8. h.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC),bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;dan
  1. 1.Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Pasal 11

Setiap kegiatan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) wajib memiliki SIUP- MB dari Bupati.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1962

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1962

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2004