DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pencalonan Kepala Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dinamika penyelenggaraan dan kebutuhan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pakpak Bharat maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, jdih.pakpakbharatkab.go.id 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 131). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. jdih.pakpakbharatkab.go.id 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 131) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf k diubah, dan huruf m dihapus, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
7. g.dihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat;
12. l.tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
13. m.dihapus
14. n.bagi pegawai negeri sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
15. o.bagi kepala desa harus melampirkan surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Bupati;
16. p.bagi anggota BPD harus melampirkan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Bupati;
17. q.bagi perangkat desa melampirkan surat cuti dari kepala desa;
18. r.calon kepala desa tidak boleh berhubungan darah semenda satu tingkat keatas, satu tingkat kebawah atau kesamping dengan ketua BPD; jdih.pakpakbharatkab.go.id 4
19. s.suami, istri dan/atau anak dilarang bersama-sama sebagai calon kepala desa di dalam satu desa.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Dihapus.

2.Diantara Pasal 22 dan 23 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1)Penjaringan bakal calon kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan melalui pengumuman secara tertulis ditempat-tempat umum.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
1. a.waktu dan tempat dimulai serta berakhirnya pendaftaran bakal calon kepala desa;
2. b.persyaratan bakal calon kepala desa;
3. c.waktu pengembalian berkas; dan
4. d.rencana waktu tahapan kegiatan pemilihan kepala desa.
(3)Penjaringan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
(4)Pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 16.00 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.
(5)Panitia melakukan penelitian kelengkapan berkas yang disampaikan oleh bakal calon kepala desa selama 2 (dua) hari setelah pendaftaran berakhir.
(6)Dalam hal terdapat berkas bakal calon kepala desa yang belum lengkap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) panitia mengembalikan berkas kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah waktu penelitian berkas berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Berkas yang dikembalikan, disampaikan kembali ke panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung setelah waktu pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.
(8)Hasil penjaringan dituangkan dalam berita acara.

3.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Penyaringan bakal calon kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan melalui penelitian keabsahan administrasi persyaratan bakal calon kepala desa.
(2)Penelitian keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang. jdih.pakpakbharatkab.go.id 5
(3)Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
(4)Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
(5)Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (5) dan klarifikasi, penetapan, pengumuman nama calon serta tindaklanjut dari masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan dalam jangka paling lama 20 (dua puluh) hari. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 23 Nopember 2020 Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd KAIMAN TURNIP Diundangkan di Salak pada tanggal 24 Nopember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd SAHAT BANUREA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 N0M0R 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA: ( 4/127/2020) jdih.pakpakbharatkab.go.id 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. UMUM Bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dinamika penyelenggaraan dan kebutuhan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pakpak Bharat perlu diakomodir. Demikian halnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU- XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga perlu diselaraskan untuk kepentingan yang lebih luas. Berkenaan dengan hal tersebut beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disempurnakan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 149 jdih.pakpakbharatkab.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 22

Pasal 22A

Pasal 23

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 22

Pasal 22A

Pasal 23

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018