DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Penamaan jalan daerah, papn nama jalan, penggantian nama jalan, larangan, sanksi administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penamaan jalan akan memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi, menata, dan menertibkan nama jalan agar memberikan kemanfaatan yang sebesar- besarnya sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- jdih.pakpakbharatkab.go.id 2 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2.Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dan Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Fungsi jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
8.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan jdih.pakpakbharatkab.go.id 3 tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9.Jalan umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
10.Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
11.Jalan Daerah adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
12.Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berada dalam satu kawasan lingkungan perumahan.
13.Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
14.Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang- undangan jalan.
15.Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
16.Nama jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
17.Penamaan jalan adalah pemberian identitas terhadap suatu ruas jalan tertentu dengan maksud memudahkan dalam memperoleh informasi dan identifikasi suatu alamat.
18.Papan nama jalan adalah suatu alat/media yang digunakan untuk menyatakan identitas ruas jalan tertentu.
19.Pengembang adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pembangunan perumahan dan permukiman.
20.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penamaan jalan daerah berdasarkan pada azas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan transparansi dan akuntabilitas, kepastian hukum, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Penamaan Jalan Daerah bertujuan untuk:

a.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
b.memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan identifikasi alamat;
c.memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangannya dalam pembangunan baik tingkat nasioal, regional dan daerah;
d.melestarikan nilai-nilai sosial budaya berdasarkan karakteristik/kearifan lokal; dan
e.tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik daerah. jdih.pakpakbharatkab.go.id 4

BAB III

PENAMAAN JALAN DAERAH

Pasal 4

(1)Setiap jalan daerah wajib diberikan nama.
(2)Jalan yang diberi nama adalah jalan yang kewenangan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(3)Penamaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati kecuali nama jalan yang diambil dari nama pahlawan nasional harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pasal 5

(1)Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulan penamaan jalan yang pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)Bupati mengusulkan penamaan jalan oleh Pemerintah Daerah pada jalan yang kewenangannya berada pada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah.

Pasal 6

(1)Nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diambil dari:
1. a.nama-nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
2. b.nama Pahlawan baik ditingkat nasional, regional, maupun lokal;
3. c.nama-nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
4. d.nama-nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan agama yang telah meninggal dunia;
5. e.nama-nama flora, fauna, dan bentukan alam di Indonesia;
6. f.nama-nama legenda cerita masyarakat lokal;
7. g.nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pengusulan nama jalan di Daerah dapat dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Organisasi sosial kemasyarakatan;
3. c.Keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara, dan daerah; dan
4. d.Perusahaan pengembangan bagi jalan di lingkungan perumahan yang dibangunnya.
(2)Pengusulan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
(3)Bupati dapat membentuk tim yang bertugas mengkaji dan meneliti usul penamaan jalan. jdih.pakpakbharatkab.go.id 5
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PAPAN NAMA JALAN

Pasal 8

(1)Setiap jalan daerah yang telah ditetapkan namanya harus dipasang papan nama.
(2)Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.pemerintah daerah; atau
2. b.setiap orang yang merupakan pengembang perumahan di daerah.

Pasal 9

(1)Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan.
(2)Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pengembang pada jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jalan dibangun dan difungsikan.
(3)Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan nama jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013