DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Paser

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap pelaku usaha di Kabupaten Paser memperoleh kemudahan dan perlindungan serta pendampingan dalam peran sertanya melakukan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan agar pelaksanaan kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan memperoleh hasil yang optimal dan kegiatan yang dilaksanakan bersinergi dengan program Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang darurat nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 2
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER, dan BUPATI PASER,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2.Bupati adalah Bupati Paser. 3
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
4.Pelaku usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah lembaga perseroan berbedan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
5.Tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan hubungan dengan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terperanguh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
7.Wilayah sasaran program TSP adalah kawasan lingkar industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun dilaut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung dari keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
8.Forum pelaksana TSP adalah organisasi yang dibentuk oleh perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TSP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk:

a.Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Paser; dan;
b.Memberi pedoman pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan yang meliputi perancanaan, analisa program dan sasaran, pengelolaan serta pengawasan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.terpenuhinya penyelenggaran tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi yang dilakukan secara terpadu;
b.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
c.terwujudnya program tanggungjawab sosial perusahaan yang tepat guna, tepat sasaran, dan berdaya manfaat maksimal.
d.perlindungan terhadap perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang dengan pendistribusian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
e.meminimalisir dampak negatif dari keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan 4
f.terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan dan pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kesejahteraan umum;
d.kebersamaan;
e.partisipatif dan aspiratif;
f.keterbukaan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan;
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

(1)Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.kemandirian;
6. f.sensitivitas;
7. g.keberpihakan;
8. h.kemitraan;
9. i.inisiasi;
10. j.mutualistis, dan non diskriminasi; dan
11. k.koordinatif.
(2)Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparansi;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur;
7. g.program perbaikan berkelanjutan;
8. h.keadilan; dan
9. i.kebijakan yang adil. 5

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TSP meliput bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dukungan pembiayaan terhadap program pemberdayaan rakyat, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program yang direncanakan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
(3)Tata laksana penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dukungan pembiayaan terhadap program pemberdayaan rakyat, dan pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen).
(2)Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidangnya dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB IV

PELAKSANAAN TSP

Pasal 8

(1)Pelaksanaan TSP adalah perusahaan yang berstatus perseroan, didukung oleh forum pelaksana TSP.
(2)Pelaksana TSP meliputi 5(lima) tahap yaitu kajian kebutuhan, perencanaan program,penentuan batas waktu, pelaksanaan program, evaluasi dan laporan.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Paser.
(4)Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib:

a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memeperhatikan kebijakan pemerintah daerah atau peraturan perundangan yang berlaku; 6
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian,monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan;
c.menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap pelaku usaha di Kabupaten Paser memperoleh kemudahan dan perlindungan serta pendampingan dalam peran sertanya melakukan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan agar pelaksanaan kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan memperoleh hasil yang optimal dan kegiatan yang dilaksanakan bersinergi dengan program Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang darurat nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 2
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER, dan BUPATI PASER,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2.Bupati adalah Bupati Paser. 3
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
4.Pelaku usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah lembaga perseroan berbedan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
5.Tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan hubungan dengan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terperanguh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
7.Wilayah sasaran program TSP adalah kawasan lingkar industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun dilaut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung dari keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
8.Forum pelaksana TSP adalah organisasi yang dibentuk oleh perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TSP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk:

a.Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Paser; dan;
b.Memberi pedoman pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan yang meliputi perancanaan, analisa program dan sasaran, pengelolaan serta pengawasan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.terpenuhinya penyelenggaran tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi yang dilakukan secara terpadu;
b.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
c.terwujudnya program tanggungjawab sosial perusahaan yang tepat guna, tepat sasaran, dan berdaya manfaat maksimal.
d.perlindungan terhadap perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang dengan pendistribusian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
e.meminimalisir dampak negatif dari keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan 4
f.terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan dan pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kesejahteraan umum;
d.kebersamaan;
e.partisipatif dan aspiratif;
f.keterbukaan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan;
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

(1)Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.kemandirian;
6. f.sensitivitas;
7. g.keberpihakan;
8. h.kemitraan;
9. i.inisiasi;
10. j.mutualistis, dan non diskriminasi; dan
11. k.koordinatif.
(2)Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparansi;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur;
7. g.program perbaikan berkelanjutan;
8. h.keadilan; dan
9. i.kebijakan yang adil. 5

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TSP meliput bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dukungan pembiayaan terhadap program pemberdayaan rakyat, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program yang direncanakan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
(3)Tata laksana penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dukungan pembiayaan terhadap program pemberdayaan rakyat, dan pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen).
(2)Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidangnya dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB IV

PELAKSANAAN TSP

Pasal 8

(1)Pelaksanaan TSP adalah perusahaan yang berstatus perseroan, didukung oleh forum pelaksana TSP.
(2)Pelaksana TSP meliputi 5(lima) tahap yaitu kajian kebutuhan, perencanaan program,penentuan batas waktu, pelaksanaan program, evaluasi dan laporan.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Paser.
(4)Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib:

a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memeperhatikan kebijakan pemerintah daerah atau peraturan perundangan yang berlaku; 6
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian,monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan;
c.menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2013