DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 178

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pekon merupakan unit pemerintahan terkecil mempunyai urusan penyelengaraan pemerintahan dan urusan berskala lokal berdasarkan hak asal usul dan hak skala lokal dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa dalam rangka memberikan pengakuan, penghormatan, kejelasan status dan kepastian hukum atas Pekon;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pemerintahan Pekon. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;i
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13.Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038) ;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100).
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 115). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEMERINTAHAN PEKON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung;
4.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
6.Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
8.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat
9.Camat atau yang disebut nama lain adalah pimpinan kecamatan sebagai bagian wilayah dari kabupaten/kota;
10.Pemerintahan kecamatan adalah kegiatan dalam penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan;
11.Pemerintah kecamatan adalah camat dan perangkat kecamatan;
12.Perangkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah unsur pembantu camat atau yang disebut nama lain dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
13.Penataan pekon adalah pengaturan mengenai pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penyesuaian bagian dari wilayah kecamatan;
14.Pembentukan pekon adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai pekon di wilayah kecamatan;
15.Penghapusan pekon adalah pencabutan status sebagai pekon di wilayah di wilayah kecamatan;
16.Penggabungan pekon adalah penyatuan dua pekon atau lebih yang dihapus untuk digabung dengan pekon lain yang berdampingan;
17.Penyesuaian pekon adalah perubahan batas wilayah, perubahan nama, pemindahan ibukota dan perubahan nama ibukota pekon;
18.Forum Komunikasi Pekon yang selanjutnya disebut Forkopen adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
19.Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra peratin dalam penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
20.Pekon adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
21.Pemerintahan pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
22.Pemerintah Pekon adalah Peratin atau yang dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
23.Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
24.Perangkat Pekon adalah unsur staf yang membantu Peratin dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Pekon, dan unsur pendukung tugas Peratin dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
25.Lembaga Himpun Pekon yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
26.Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon adalah seluruh proses kegiatan manajeman pemerintahan Pekon yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Pekon;
27.Administrasi Pemerintahan Pekon adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Pekon pada Buku Register Pekon;
28.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
29.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
30.Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Pekon untuk mencapai sasaran dan tujuan;
31.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang disingkat dengan APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon;
33.Rencana Kerja Pemerintahan Pekon adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang disingkat RPJMPekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
34.Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
35.Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon;
36.Laporan Peratin adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Pekon oleh Peratin kepada Bupati melalui Camat;
37.Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

1.Penyebutan Nama, Pekon, Peratin, Juru Tulis, Pemangku dan Lembaga Himpun Pekon (LHP);
2.Penataan Pekon;
3.Penataan Pekon Adat;
4.Pembentukan Pekon dan Pekon Adat;
5.Penghapusan Pekon dan Pekon Adat;
6.Perubahan status Pekon dan Pekon Adat

Pasal 3

Penyebutan Istilah Yang Sesuai Dengan Kondisi Budaya dan Adat Istiadat Masyarakat Pesisir Barat.

Pasal 4

(1)Istilah Pekon, Peratin, Juru Tulis, Pemangku dan Lembaga Himpun Pekon (LHP) adalah istilah yang dipakai secara resmi di Kabupaten Pesisir Barat;
(2)Istilah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah istilah yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Pesisir Barat sebagai pengganti istilah Desa, Kepala Desa, sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Badan Musyawarah Desa.

Pasal 5

Istilah Kepala Urusan, Kepala Seksi Teknis Lapangan pada Pemerintah Pekon dalam Kabupaten pesisir Barat dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 6

(1)Nama-nama pekon di wilayah kabupaten pesisir barat yang mengalami perubahan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
(2)Nama-nama Pemangku dalam wilayah kabupaten pesisir barat yang mengalami perubahan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini memuat:

1.Nama Pekon/ Kelurahan lama dan baru;
2.Nomor kode Pekon/ kelurahan yang lama;
3.Jumlah penduduk;
4.Luas wilayah;
5.Cakupan wilayah kerja Pekon baru; dan
6.Peta batas wilayah Pekon/ Kelurahan baru.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2);
(2)Penataan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Pekon sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 9

Tujuan Penataan Pekon oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah:

a.Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
b.Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon;
c.Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Pekon; dan
e.Meningkatkan daya saing Pekon.

Isi peraturan

Teks178PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pekon merupakan unit pemerintahan terkecil mempunyai urusan penyelengaraan pemerintahan dan urusan berskala lokal berdasarkan hak asal usul dan hak skala lokal dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa dalam rangka memberikan pengakuan, penghormatan, kejelasan status dan kepastian hukum atas Pekon;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pemerintahan Pekon. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;i
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13.Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038) ;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100).
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 115). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEMERINTAHAN PEKON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung;
4.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
6.Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
8.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat
9.Camat atau yang disebut nama lain adalah pimpinan kecamatan sebagai bagian wilayah dari kabupaten/kota;
10.Pemerintahan kecamatan adalah kegiatan dalam penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan;
11.Pemerintah kecamatan adalah camat dan perangkat kecamatan;
12.Perangkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah unsur pembantu camat atau yang disebut nama lain dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
13.Penataan pekon adalah pengaturan mengenai pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penyesuaian bagian dari wilayah kecamatan;
14.Pembentukan pekon adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai pekon di wilayah kecamatan;
15.Penghapusan pekon adalah pencabutan status sebagai pekon di wilayah di wilayah kecamatan;
16.Penggabungan pekon adalah penyatuan dua pekon atau lebih yang dihapus untuk digabung dengan pekon lain yang berdampingan;
17.Penyesuaian pekon adalah perubahan batas wilayah, perubahan nama, pemindahan ibukota dan perubahan nama ibukota pekon;
18.Forum Komunikasi Pekon yang selanjutnya disebut Forkopen adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
19.Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra peratin dalam penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
20.Pekon adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
21.Pemerintahan pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
22.Pemerintah Pekon adalah Peratin atau yang dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
23.Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
24.Perangkat Pekon adalah unsur staf yang membantu Peratin dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Pekon, dan unsur pendukung tugas Peratin dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
25.Lembaga Himpun Pekon yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
26.Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon adalah seluruh proses kegiatan manajeman pemerintahan Pekon yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Pekon;
27.Administrasi Pemerintahan Pekon adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Pekon pada Buku Register Pekon;
28.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
29.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
30.Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Pekon untuk mencapai sasaran dan tujuan;
31.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang disingkat dengan APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon;
33.Rencana Kerja Pemerintahan Pekon adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang disingkat RPJMPekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
34.Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
35.Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon;
36.Laporan Peratin adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Pekon oleh Peratin kepada Bupati melalui Camat;
37.Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

1.Penyebutan Nama, Pekon, Peratin, Juru Tulis, Pemangku dan Lembaga Himpun Pekon (LHP);
2.Penataan Pekon;
3.Penataan Pekon Adat;
4.Pembentukan Pekon dan Pekon Adat;
5.Penghapusan Pekon dan Pekon Adat;
6.Perubahan status Pekon dan Pekon Adat

Pasal 3

Penyebutan Istilah Yang Sesuai Dengan Kondisi Budaya dan Adat Istiadat Masyarakat Pesisir Barat.

Pasal 4

(1)Istilah Pekon, Peratin, Juru Tulis, Pemangku dan Lembaga Himpun Pekon (LHP) adalah istilah yang dipakai secara resmi di Kabupaten Pesisir Barat;
(2)Istilah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah istilah yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Pesisir Barat sebagai pengganti istilah Desa, Kepala Desa, sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Badan Musyawarah Desa.

Pasal 5

Istilah Kepala Urusan, Kepala Seksi Teknis Lapangan pada Pemerintah Pekon dalam Kabupaten pesisir Barat dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 6

(1)Nama-nama pekon di wilayah kabupaten pesisir barat yang mengalami perubahan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
(2)Nama-nama Pemangku dalam wilayah kabupaten pesisir barat yang mengalami perubahan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini memuat:

1.Nama Pekon/ Kelurahan lama dan baru;
2.Nomor kode Pekon/ kelurahan yang lama;
3.Jumlah penduduk;
4.Luas wilayah;
5.Cakupan wilayah kerja Pekon baru; dan
6.Peta batas wilayah Pekon/ Kelurahan baru.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2);
(2)Penataan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Pekon sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 9

Tujuan Penataan Pekon oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah:

a.Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
b.Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon;
c.Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Pekon; dan
e.Meningkatkan daya saing Pekon.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017