DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS DAN TUJUAN; BAB III PROGRAM TJSL; BAB IV MEKANISME PENYALURAN PROGRAM TJSL; BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VI PEMBIAYAAN; BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dengan baik, harus dijalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui pemanfaatan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ;
c.bahwa agar pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf b memperoleh hasil yang optimal, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) ;
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752) ;
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305) ;
13.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan ;
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan ;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3.Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4.Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Perusahaan, adalah organisasi atau perorangan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatanproduksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7.Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Program TJSL, adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Program TJSL dilaksanakan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum ;
b.kepentingan umum ;
c.keterpaduan ;
d.keterbukaan ;
e.partisipatif dan aspiratif ;
f.berkelanjutan ; dan
g.berwawasan lingkungan. 5

Pasal 3

Tujuan pengaturan Program TJSL adalah untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi dunia usaha atas pelaksanaan Program TJSL secara terpadu dan berdaya guna dalam menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di daerah, melalui upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan, melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

BAB III

PROGRAM TJSL

Pasal 4

(1)Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Program TJSL, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Program TJSL diselaraskan dengan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah, yang mencakup :
1. a.bidang pendidikan ;
2. b.bidang kesehatan ;
3. c.bidang infrastruktur ;
4. d.bidang lingkungan hidup ;
5. e.bidang sosial dan budaya ;
6. f.bidang olahraga.

Pasal 5

Program TJSL bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dapat berupa aktifitas :

a.pengembangan akses pelayanan pendidikan ;
b.peningkatan sarana dan prasarana pendidikan ;
c.peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan ;
d.peningkatan dan pengembangan siswa berprestasi ;
e.peningkatan kerjasama Perusahaan dengan perguruan tinggi dalam menunjang pendidikan masyarakat ;
f.pemberian bantuan kepada siswa dari keluarga yang tidak mampu. 6

Pasal 6

Program TJSL bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat berupa aktifitas :

a.peningkatan mutu sumber daya manusia dibidang kesehatan ;
b.peningkatan mutu pelayanan dan akses kesehatan.

Pasal 7

(1)Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan, BUMN Pembina dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Penyalur dan/atau dengan Lembaga Penyalur.
(2)Lembaga Penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum.
(3)Kerjasama antara BUMN Pembina dengan BUMN Penyalur dan/atau Lembaga Penyalur dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat : - Para pihak yang melakukan kerjasama ; - Maksud dan tujuan kerjasama ; - Jumlah Dana Program Kemitraan yang dikerjasamakan ; - Hak dan kewajiban masing-masing pihak ; - Jangka waktu kerjasama ; - Sanksi ; - Keadaan memaksa (Force Majeure) ; dan - Penyelesaian perselisihan.
(4)Dengan pertimbangan tertentu, Menteri dapat mengalih kelolakan dana Program Kemitraan dari BUMN Pembina ke BUMN Pembina lainnya.

Pasal 8

Program TJSL bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dapat berupa aktifitas :

a.pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan pedesaan ;
b.pembangunan drainase lingkungan pemukiman ;
c.pembangunan jaringan irigasi pedesaan ;
d.pembangunan jaringan air bersih ;
e.pembangunan septitank dan komunal. 7

Pasal 9

Program TJSL bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dapat berupa aktifitas :

a.pendampingan kepada Usaha Kecil Menengah dalam penerapan produksi bersih ;
b.kegiatan konservasi energi dan sumber daya alam ;
c.pengelolaan sampah melalui 3R (reuse, reduce, recycle) ;
d.adaptasi perubahan iklim.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020