DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo No. 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai perubahan kedua atas ketentuan retribusi jasa usaha di Kabupaten Probolinggo, khususnya terkait penyesuaian dan penambahan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah. Perubahan utama mencakup penyisipan tarif retribusi untuk penggunaan fasilitas di Gedung Islamic Centre Kraksaan dan Gedung eks Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, yang meliputi berbagai ruang pertemuan, aula, serta sarana pendukung lainnya untuk kegiatan masyarakat maupun organisasi. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata kelola pemakaian kekayaan daerah yang lebih terstruktur dan sesuai dengan dinamika kebutuhan saat ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pemakaian kekayaan daerah terhadap Gedung Islamic Centre Kraksaan dan Gedung Ex Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, maka perlu mengubah Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Usaha ;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013 ;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2013. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO 4

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Mengubah Lampiran I Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2013 huruf g diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

g.Pemakaian Gedung Islamic Centre NO RUANG KAPASITAS (ORANG) LANTAI FASILITAS TARIF (Rp) KETERANGAN 07.00- 15.00 WIB 15.00- 07.00 WIB 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Ruang Pertemuan 100 dasar  Ruang dengan AC split 2 PK dan 1 PK  1 set meja & kursi pimpinan rapat  100 buah kursi lipat  Sound system portable  Parkir indoor 300.000,- 330.000,- - 2 Ruang VIP A 1  Ruang dengan AC split 2 PK  Toilet dalam 250.000,- 275.000,- - 3 Ruang VIP B 1 Ruang dengan AC split 2 PK 200.000,- 220.000,- - 4 Ruang Rangga Aditama 1.000 1  Ruang tanpa AC  Ruang catering  Ruang rias/ganti pakaian  50 buah kursi lipat  Daya listrik 1000 watt  Lampu ruangan  2 set meja penerima tamu  Panggung dan podium  Parkir indoor 3.000.000,- 3.300.000,- Fasilitas tambahan untuk ruanga Rangga Aditama : - AC standing : Rp. 100.000,- per PK - Lighting Panggung : Rp. 1.500.000,- - Smoke panggung : Rp. 1.500.000,- - Sound system standar : Rp. 750.000,- 5 Ruang Rangga Aditama 1.000 1  Ruang dengan AC central 80 PK  Ruang catering  Ruang rias/ganti pakaian  50 buah kursi lipat  Daya listrik 1000 watt  Lampu ruangan  2 set meja penerima tamu  Panggung dan podium  Parkir indoor 5.000.000,- 5.500.000,- 6 Ruang Diskusi 50 2  Ruang dengan AC split 2 PK  50 buah kursi lipat  1 set meja pimpinan rapat  Parkir indoor 200.000,- 220.000,- 7 Ruang Seminar 200 2  Ruang dengan AC split 2 PK  100 buah kursi lipat  1 set meja pimpinan rapat  Sound System portable  Parkir indoor 500.000,- 550.000,- 8 Sewa Ruang Basement/ruang parkir indoor Dasar 500.000,- 550.000,- 9 Sewa Ruang Dapur lantai dasar 200.000,- 220.000,- 10 Sewa Ruang Catering lantai 1 200.000,- 220.000,- Catatan : - Biaya sewa diatas adalah biaya pemakaian gedung selama 6 jam termasuk waktu persiapan dan fasilitas AC selama 3 jam ; - Kelebihan waktu pemakaian dikenai tambahan biaya sebesar 10% per jam dari total biaya sewa. 5 g 1. Pemakaian Gedung Joyolelono NO RUANG KAPASITAS (Orang) LANTAI FASILITAS TARIF (Rp) 07.00-15.00 WIB 15.00-07.00 WIB 1 2 3 4 5 6 7 1 Ruang Rapat 100 1  Ruang tanpa AC  1 set meja pimpinan rapat  50 buah kursi lipat 200.000,- 220.000,- 2 Ruang Rapat 100 1  Ruang dengan AC dan kipas angin standar  1 set meja pimpinan rapat  50 buah kursi lipat 400.000,- 440.000,- 3 Ruang Utama Joyolelono 500 2  Ruang tanpa AC dan kipas angin standar  2 set meja penerima tamu  50 buah kursi lipat  Lampu standart fasilitas gedung  Daya Listrik 1000 watt  Panggung dan podium 1.000.000,- 1.100.000,- 4 Ruang Utama Joyolelono 500 2  Ruang dengan AC dan kipas angin  50 buah kursi lipat  Lampu standart fasilitas gedung  Daya Listrik 1000 watt  2 set meja penerima tamu  Panggung dan podium 2.500.000,- 2.750.000,- Catatan : - Biaya sewa diatas adalah biaya pemakaian gedung selama 6 jam termasuk waktu persiapan dan fasilitas AC selama 3 jam ; - Kelebihan waktu pemakaian dikenai tambahan biaya sebesar 10% per jam dari total biaya sewa. 6 Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo. Ditetapkan di Probolinggo Pada tanggal 31 Desember 2015 BUPATI PROBOLINGGO Hj. P. TANTRIANA SARI, SE NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 387-17/2015 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Probolinggo mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan retribusi jasa usaha harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pemakaian kekayaan daerah terhadap Gedung Islamic Centre Kraksaan dan Gedung Ex Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penataan serta mengubah ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I : Cukup jelas. Pasal II : Cukup jelas. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019