DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan hampir keseluruhan isi dari Peraturan Daerah terkait Pilkades diantaranya terkait Ketentuan Umum, Bamusdes, Tugas Panitia Pemilihan, Pemilih, Bakal Calon Kepala Desa, Anggota Bamusdes, Perangkat Desa, dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Mencalonkan Menjadi Kepala Desa, kampanye, dan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk desa, serta dalam rangka penyelarasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Desa, maka penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 perlu disesuaikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
1. 2.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2005 Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2008 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 18 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BAMUSDES adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6.Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BAMUSDES untuk melaksanakan pemilihan kepala desa dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.
7.Bakal Calon adalah penduduk desa setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan telah memenuhi persyaratan administrasi menjadi Bakal Calon, dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
8.Calon adalah Bakal calon yang dinyatakan lulus proses penyaringan menjadi calon kepala Desa dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
9.Calon yang berhak dipilih adalah Calon yang telah mendapat persetujuan BAMUSDES.
10.Calon Terpilih adalah Calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan kepala Desa.
11.Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditetapkan oleh BAMUSDES untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala Desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
12.Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala Desa dan penjabat kepala Desa.
13.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
14.Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
15.Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa setempat.
16.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan Bakal Calon.
17.Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Monitoring adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai tugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pemerintahan Desa.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ditambah 4 (empat) ayat baru, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)BAMUSDES membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BAMUSDES dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
(3)Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Bendahara; dan
4. d.Anggota, paling banyak 2 (dua) orang.
(4)Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
(5)Susunan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris; dan
3. c.Anggota, paling banyak 5 (Lima) orang.
(6)Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa dibentuk sebanyak jumlah Tempat Pemungutan Suara.
(7)Tata cara penentuan Jumlah Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur oleh Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i.melaksanakan pemungutan suara yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa;
j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k.menetapkan Calon terpilih; dan
l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
1. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

a.Yang berhak memilih kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai Pemilih dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. 1.pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
2. 2.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. 3.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. 4.berdomisili di desa yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
b.Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih yang ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
1. 5.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, dan ketentuan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Bakal Calon adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan :
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
7. g.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat;
12. l.tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau berselang;
13. m.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan; dan
14. n.memperoleh rekomendasi dari Bupati apabila Bakal Calon merupakan Pegawai Negeri Sipil;
(2)dihapus.

6.Judul Bagian Keenam BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
7.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Apabila Kepala Desa, dan Anggota BAMUSDES mencalonkan menjadi kepala Desa, maka sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
(2)Apabila Perangkat Desa, dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa maka sejak ditetapkan sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.

8.Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) ayat (9), dan ayat (10) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Kampanye merupakan kesempatan yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi kepala Desa.
(2)Panitia Pemilihan menetapkan peraturan atau tata tertib agar pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
(3)Kampanye diarahkan kepada hal-hal yang positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan.
(4)Urutan pelaksanaan kampanye untuk setiap Calon yang berhak dipilih berdasarkan abjad nama Calon yang berhak dipilih dengan ketentuan satu hari untuk setiap Calon yang berhak dipilih, dan masa kampanye untuk semua Calon yang berhak dipilih harus selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
(5)Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut Calon yang berhak dipilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi berita acara hasil undian nomor urut.
(6)Pemasangan foto Calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah Calon yang berhak dipilih dan tempat strategis berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih serta dilakukan pada siang hari.
(7)Kampanye para Calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai, sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
(8)Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih.
(9)Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disetujui BAMUSDES setelah dikonsultasikan dengan Pejabat yang berwenang.
(10)Dalam hal terjadi pencabutan status Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka pelaksanaan pemilihan kepala Desa ditunda dan dilakukan penjaringan Bakal Calon ulang.

9.Pasal 9 huruf b dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Setiap Calon yang berhak dipilih wajib :

a.menaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
b.dihapus;
c.membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
d.berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan Pemerintah serta pembangunan;
e.menggunakan hak pilihnya.
1. 10.Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan ketentuan ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Pemungutan suara dilaksanakan setelah Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa menerima persetujuan Calon yang berhak dipilih atau saksi.
(2)Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Tim Monitoring Kabupaten, unsur BAMUSDES, Panitia Pemilihan, Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa, dan Calon yang berhak dipilih atau saksi.
(3)Dihapus.
(4)Pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan telah disepakati oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa dan Calon yang berhak dipilih.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.

11.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008