Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2018
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 39
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Pasal 1 BAB I KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN.
MEMUTUSKAN : BUPATIPURWAKARTA Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Dengan Persetujuan Bersama Menetapkan
Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional dalam:
Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-U ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berdasarkan asas:
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Bantuan Hukum yang dibiayai dari APBD,meliputi :
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati berwenang untuk mengawasi dan memastikan penyelenggarakan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum bertugas:
Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
BAB III PENYELENGGARAANBANTUANHUKUM
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen