DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 19 (sembilan belas) Pasal yang mengatur tentang APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 1 1 ayat i l ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-unda.ng Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023; 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 1 8 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di:ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2 0 1 9 tentang Sistem Informasi Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 1 1 1 4 ) ; 1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ; 1 3 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2 0 2 1 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 2 1 Nomor 4 3 1 ) ; 1 4 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 1 5 . Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2 0 1 7 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Ka bu paten Rokan Hilir Tahun 2 0 1 7 Nomor I ) ; 1 6 . Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Rokan Hilir Tahun 2 0 1 2 Nomor 2 1 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 6 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupten Rokan Hilir Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 2 ) ; 1 7 . Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupten Rokan Hilir Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 3 Tahun 2 0 1 9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupten Rokan Hilir Tahun 2 0 1 9 Nomor 1 3 ) ; 1 8 . Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2 0 2 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2 0 2 1 Nomor 4; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 4 . Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
5.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 2 . 2 1 4 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 2 . 1 4 8 . 16 6 . 0 9 9 .4 83 , 0 0
b.Belanja Daerah Rp. 2 . 2 1 4 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Defisit/Surplus Rp. ( 65 .9 8 3 . 9 0 0 . 51 7 , 0 0 )
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 6 5 . 9 8 3 . 9 0 0 . 5 1 7 , 0 0
2. 2.Pengeluaran Rp. 0,00 Pembiayaan Netto Rp. 6 5 . 9 8 3 . 9 0 0 . 5 1 7 , 0 0 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2 . 1 4 8 . 1 6 6 . 0 9 9 .4 8 3 , 0 0 (dua tr~liun seratus empat puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta sembila puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

( 1 ) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.034.060.000,00 (dua ratus miliar tiga puluh empat juta enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas: a Pajak daerah;

b.Retribusi daerah;
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.510.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar Zima ratus sepuluh juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.693.500.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus rib rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp. 86.830.560.000,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta Zima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 5

( 1 ) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. l.947.532.039.483,00 (sat triliun sembilan ratus empat puluh tujuh milar lima ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.Pendapatan transfer antar daerah.

(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp. l. 8 0 8 . 7 8 3 . 3 1 7 . 0 0 0 , 0 0 (sat triliun delapan ratus delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tjuh belas rib rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp. 138.748.722.483,00 (seratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 6

( 1 ) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan hibah;
b.Dana darurat; dan
c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam rats juta rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2 . 2 1 4 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 (dua triliun dua ratus empat belas milar seratus Zima puluh jta rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

( 1 ) Anggaran belanja operasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. l .608.012.543.896,00 (satu triliun enam ratus delapan milyyar dua belas juta Zima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja pegawai;
b.Belanja barang dan jasa;
c.Belanja bunga;
d.Belanja subsidi;
e.Belanja hibah;dan
f.Belanja bantuan sosial.

(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp. 795.060.347.4 75,00 (tujuh ratus sembilan puh lima miZyar enam puluh juta tiga rats empat puZuh tjuh rib empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp. 687.375.134.086,00 (enam ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puZuh lima juta seratus tiga puZuh empat ribu delapan puluh enam rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (noi rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e direncanakan sebesar Rp. 68.497. 772.335,00 (enam puluh delapan milyyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh rarus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga pluh lima rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 57.079.290.000,00 (lima puluh tujuh milyar tujuh puluh sembilan juta dua ratus semblan puluh rib rupiah).

Pasal 9

( 1 ) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 332.275.686.260,00 (tiga ratus tiga puluh dua miyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam rats delapan puluh enam rib dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja modal tanah.
b.Belanja modal peralatan dan mesin.
c.Belanja modal bangunan dan gedung.
d.Belanja modal jalan, jaringan, clan irigasi;
e.Belanja modal aset tetap lainnya;dan
f.Belanja modal aset tidak berwujud.

(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.392.160.148,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
(3)Belanja modal peralatan clan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf b direncanakan sebesar Rp.54.874.290.129,00 (lima puluh empat milar delapan ratus tjuh puluh empat juta dua rats sembilan puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja modal gedung clan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp.104.529.625.500,00 (seratus empat milar lima ratus dua puluh sembilan juta enam rats dua puluh lima rib lima ratus rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, clan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp. 160.816.599.773,00 (seratus enam puluh milar delapan ratus enam beZas juta lima ratus sembilan pluh sembilan rib tjuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9 . 6 6 3 . 0 1 0 . 7 1 0 , 0 0 (sembilan milyar enam ratus enam puluh tiga juta sepuluh rbu tujuh rats sepuluh rupiah).
(7)Belanja modal asset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022