DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 15 (lima belas) Bab dan 40 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pembina dan Pengawas; Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan; Biaya Pembinaan dan Pengawasan; Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan; Kewenangan; Iklim Usaha; Jaringan Usaha; Perlindungan Usaha; Prioritas Bidang Kegiatan Ekonomi; Koordinasi; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Peralihan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Koperasi di Kabuapten Rokan Hulu masih perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan sehingga Koperasi dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya;
c.bahwa dalam menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada Koperasi perlu adanya peran Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3052);
3.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri KUKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
9.Peraturan Menteri KUKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
10.Peraturan Menteri KUKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1504;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU Dan BUPATI ROKAN HULU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi;
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi;
8.Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan-aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
11.Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
12.Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
13.Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
14.Pembinaan Koperasi adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi kepada Koperasi sehingga diharapkan Koperasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15.Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi terhadap usaha yang dijalankan oleh Koperasi.
16.Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah Koperasi yang menjalankan kegiatan hanya usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.

Pasal 2

Maksud dari Pembinaan dan Pengawasan Koperasi adalah:

a.agar pelaksanaan kegiatan di Koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b.untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
c.Terciptanya transparansi dan akuntabilitas di Koperasi;
d.Timbul dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi;
e.Koperasi diberi kepercayaan untuk bersaing dengan wadah usaha lainnya;
f.Adanya kepercayaan dari Pemerintah dan pihak lainnya untuk memberikan usaha kepada Koperasi.

Pasal 3

Tujuan dari Pembinaan dan Pengawasan Koperasi adalah:

a.tidak terjadinya permasalahan di Koperasi;
b.masing-masing pihak yang berkoperasi dapat mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan haknya di Koperasi;
c.terlaksananya kewajiban pengurus dan pengawas Koperasi;
d.dapat diketahui perkembangan, kemajuan, maupun permasalahan yang ada di Koperasi;
e.terlaksanannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun;
f.agar Koperasi dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi anggotanya;
g.Meniadakan penyalahgunaan atau penyelewengan oleh pengurus Koperasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pihak dan pengurus Koperasi;dan
h.untuk mengevaluasi kinerja koperasi, mengetahui secara dini penyimpangan dan dapat dengan segera dilakukan upaya pencegahan.

Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan Koperasi meliputi baik Koperasi yang sudah terdaftar maupun yang belum/tidak terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II

PEMBINA DAN PENGAWAS

Pasal 5

(1)Pembinaan kepada Koperasi dilaksanakan oleh Dinas, instansi terkait yang diminta, Camat, Lurah atau Kepala Desa;
(2)Pengawasan kepada Koperasi dilaksanakan oleh Dinas, instansi terkait yang diminta, dan pengawas Koperasi;
(3)Akuntan publik atau auditor yang ditunjuk oleh dinas, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada Koperasi.

Pasal 6

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) mencakup:

a.pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
b.penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas;
c.pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi;
d.pembentukan, penggabungan, peleburan, pembubaran, dan perubahan anggaran dasar Koperasi;
e.penertiban administrasi Koperasi;
f.kelengkapan Koperasi;
g.pengembangan usaha Koperasi;dan
h.pembinaan keuangan koperasi.

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) mencakup:

a.pembukuan Koperasi;
b.laporan petanggungjawaban pengurus dan pengawas;
c.usaha yang dijalankan oleh Koperasi;
d.simpanan dan modal Koperasi;
e.administrasi Koperasi;
f.buku wajib Koperasi;
g.keuangan koperasi;
h.kebijakan pengurus koperasi;dan
i.perizinan koperasi.

BAB III

MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi dilakukan secara periodik dan berkala;
(2)Selain Pembinaan dan pengawasan secara periodik dan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan berdasarkan laporan tertulis dari anggota Koperasi, pengurus koperasi, pengawas Koperasi dan masyarakat;
(3)Pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan:
1. a.di Dinas;dan
2. b.di Kantor Koperasi itu sendiri.

Pasal 9

(1)Dinas, instansi terkait, camat, lurah atau kepala desa, Pengawas Koperasi dan akuntan publik dalam melakukan pembinaan dan Pengawasan terlebih dahulu:
1. a.menyampaikan surat kepada Koperasi paling kurang satu minggu sebelum dilaksanakan;
2. b.menyampaikan kepada Koperasi substansi yang akan dilakukan pembinaan dan pengawasan;
3. c.menunjukkan surat perintah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi dari pimpinan;
(2)Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan serta menyampaikan laporan dimaksud kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada DPRD.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2009

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2009

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015