DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Nomor: 10/PER/M.KUKM/IX/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Kelembagaan Koperasi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3540);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591); www.peraturan.go.id 2015, No. 1489
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 109);
9.Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELEMBAGAAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2.Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum Koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan Koperasi yang memuat anggaran dasar. www.peraturan.go.id 2015, No. 1489
3.Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan Koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar serta Pembubaran Koperasi.
5.Notaris adalah Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
6.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
7.Kuasa Pendiri adalah beberapa orang yang diberi kuasa oleh para pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan sekaligus ditunjuk untuk pertama kalinya sebagai Pengurus dan/atau pengawas Koperasi.
8.Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
9.Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
10.Berita acara rapat adalah risalah rapat yang disusun secara teratur dan rapi serta ditandatangani oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, yang dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis.
11.Notulen rapat adalah laporan mengenai jalannya rapat yang disusun secara teratur danrapi ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat, sehingga mengikat dan merupakan dokumen resmi.
12.Penggabungan adalah bergabungnya satu Koperasi atau lebih dengan Koperasi lain.
13.Peleburan adalah penyatuan dua Koperasi atau lebih, menjadi satu Koperasi. www.peraturan.go.id 2015, No. 1489
14.Pembagian adalah dibaginya satu Koperasi menjadi dua Koperasi atau lebih.
15.Pembubaran adalah berakhirnya berdirinya Koperasi yang ditandai dengan diterbitkannya surat keputusan Pembubaran Koperasi oleh Menteri dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.
16.Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Menteri ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, Penggabungan, peleburan dan pembagian serta Pembubaran Koperasi kepada:

a.para pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
b.para pejabat yang membina dan mengawasi perKoperasian di propinsi dan di kabupaten/kota;
c.Notaris pembuat Akta Koperasi;
d.gerakan Koperasi; dan
e.masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN KOPERASI

Pasal 3

(1)Sekelompok orang yang akan membentuk Koperasi wajib memahami:
1. a.pengertian, nilai dan prinsip Koperasi;
2. b.azas kekeluargaan; www.peraturan.go.id 2015, No. 1489
3. c.prinsip badan hukum; dan
4. d.prinsip modal sendiri atau ekuitas.
(2)Pembentukan Koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
2. b.Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi;
3. c.Pendiri Koperasi Primer sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
4. d.Pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus Koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing Koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Sekunder;
5. e.Nama Koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
6. f.Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
7. g.Mengelompokkan usaha Koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar;
8. h.Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awaluntuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian Koperasi.

Pasal 4

(1)Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan Koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan :
1. a.rencana pembentukan Koperasi
2. b.nama Koperasi; www.peraturan.go.id 2015, No. 1489
3. c.rancangan Anggaran Dasar Koperasi;
4. d.usaha Koperasi;
5. e.besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagi modal awal;
6. f.pemilihan pengurus; dan
7. g.pemilihan pengawas.
(2)Dalam rapat persiapan pembentukan Koperasi dilakukan penyuluhan Koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perKoperasian baik dari instansi pemerintah maupun dari non pemerintah.
(3)Dalam rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapatdihadiri oleh Notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(4)Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat pokok–pokok hasil pembahasan yang disepakatidalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.

Pasal 5

(1)Rapat pembentukan Koperasi Primer dihadiri oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan Koperasi Sekunder dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi yang diwakili pengurus yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota Koperasi.
(2)Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pendiri.
(3)Rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menetapkan Anggaran Dasar Koperasi.
(4)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
1. a.daftar nama pendiri;
2. b.nama dan tempat kedudukan;
3. c.jenis Koperasi; www.peraturan.go.id 2015, No. 1489
4. d.maksud dan tujuan;
5. e.jangka waktu berdirinya;
6. f.keanggotaan;
7. g.jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
8. h.permodalan;
9. i.rapat anggota;
10. j.pengurus;
11. k.pengawas;
12. l.pengelolaan dan pengendalian;
13. m.bidang usaha;
14. n.pembagian sisa hasil usaha;
15. o.ketentuan mengenai Pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum;dan
16. p.sanksi.
(5)Hasil pelaksanaan Rapat anggota pembentukan Koperasi dibuat dalam :
1. a.berita acara rapat pendirian Koperasi; atau
2. b.notulen rapat pendirian Koperasi.

BAB IV

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 6

(1)Para pendiri Koperasi atau kuasanya mempersiapkan Akta Pendirian Koperasi untuk diajukan kepada Notaris.
(2)Dalam penyusunan Akta Pendirian Koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh Notaris.
(3)Para pendiri Koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui Notaris.

Pasal 7

(1)Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan kepada Menteri dengan melampirkan www.peraturan.go.id 2015, No. 1489 dokumen berupa:
1. a.surat keterangan persetujuan penggunaan nama Koperasi dari Pejabat;
2. b.2 (dua) rangkap Akta Pendirian Koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;
3. c.surat kuasa pendiri;
4. d.notulen rapat pembentukan Koperasi;
5. e.berita acara rapat pembentukan Koperasi;
6. f.Akta Pendirian Koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
7. g.surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
8. h.surat keterangandomisili;
9. i.rencana kegiatan usaha Koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi; dan
10. j.surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam, bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam.
(2)Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sekunder dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditambah dengan keputusan rapat anggota masing-masing Koperasi tentang persetujuan pembentukan Koperasi sekunder, foto copy keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi pendiri, serta surat kuasa dari Koperasi.
(3)Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima oleh pejabat yang berwenang dan diberikan surat tanda terima.

Pasal 8

Pejabat yang berwenang melakukan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) www.peraturan.go.id 2015, No. 1489 bulan sejak permohonan diterima.

Pasal 9

Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diterima secara lengkap.

Pasal 10

(1)Dalam hal permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diterima secara lengkap.
(2)Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang telah diperbaiki sesuai yang disarankan dalam surat penolakan.
(3)Pejabat yang berwenang memberikan tanda terima kepada kuasa pendiri yang mengajukan permintaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pejabat yang berwenang memberikan keputusan terhadap permintaan ulang tersebut dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.
(5)Apabila permintaan ulang pengesahan tersebut disetujui, maka keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan langsung kepada kuasa pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. www.peraturan.go.id 2015, No. 1489
(6)Apabila permintaan ulang pengesahan ditolak maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya melalui Notaris dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan.
(7)Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan akhir.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016