DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Nomor: 17/PER/M.KUKM/IX/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, koperasi perlu pengawasan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Pengawasan Koperasi. www.peraturan.go.id 2015, No. 1496 Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang PerKoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2.Undang Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3.Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); www.peraturan.go.id 2015, No. 1496
9.Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PENGAWASAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2.Pengawasan dan pemeriksaanKoperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
4.Kelembagaan Koperasi adalahsuatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.
5.Kegiatan Usaha Koperasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, laba usaha, atau SHU dalam www.peraturan.go.id 2015, No. 1496 Koperasi melalui pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
6.Kepatuhan adalah ketaatan dalam melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11.Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi. www.peraturan.go.id 2015, No. 1496

BAB II

TUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

Pengawasan Koperasi bertujuan :

a.Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan Koperasi oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi; dan
b.Meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Sasaran pengawasan Koperasi adalah:

a.terwujudnya peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh; dan
c.terwujudnya Koperasi yang akuntabel.

Pasal 4

Manfaat Pengawasan bagi Koperasi adalah untuk mendorong koperasi :

a.melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; www.peraturan.go.id 2015, No. 1496
b.sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip Koperasi;
c.dalam menjaga dan melindungi aset Koperasidari tindakanpenyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
d.dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
e.menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh; dan
f.mencapai tujuannyasecara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomianggota.

Pasal 5

Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi aspek :

a.penerapan kepatuhan;
b.kelembagaan koperasi;
c.usaha simpan pinjam;
d.penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; dan
e.penerapan sanksi.

Pasal 6

(1)Aspek penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
1. a.kepatuhan legal;
2. b.kepatuhan usaha dan keuangan; dan
3. c.kepatuhan transaksi.
(2)Aspek kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar, perubahan pengesahan Anggaran Dasar bagi Koperasi, surat izin usaha, surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas; dan www.peraturan.go.id 2015, No. 1496
2. b.kelengkapan organisasi Koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, dan satuan pengendalian internal.
(3)Aspek usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
1. a.penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah, serta modal penyertaan;
2. b.mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi over liquid dan unliquid; dan
3. c.penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan.
(4)Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
1. a.permodalan;
2. b.kualitas aktiva produktif;
3. c.manajemen;
4. d.efisiensi;
5. e.likuiditas;
6. f.jatidiri Koperasi;
7. g.pertumbuhan dan kemandirian; dan
8. h.kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah.
(5)Aspek penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
1. a.sanksi administratif;
2. b.pelimpahan perkara;
3. c.pemantauan pelaksanaan sanksi;
4. d.pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara; www.peraturan.go.id 2015, No. 1496
5. e.rehabilitasi kelembagaan; dan
6. f.rehabilitasi usaha.

BAB III

JENIS DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KOPERASI

Pasal 7

Jenis pengawasan Koperasi meliputi:

a.pengawasan aktif dan pasif;
b.pengawasan rutin dan sewaktu-waktu; dan
c.pengawasan bersifat preventif dan represif.

Pasal 8

(1)Pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah.
(2)Pengawasan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik.
(3)Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
(4)Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan sesuai sesuai dengan kebutuhan.
(5)Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan.
(6)Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan. www.peraturan.go.id 2015, No. 1496

Pasal 9

Apabila hasil pengawasan berpotensi menimbulkan masalah hukum, Menteri dapat meminta bantuan akuntan publik untuk melakukan audit khusus.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pengawasan Koperasi menjadi tanggung jawab Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
1. a.Deputi bidang pengawasan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi;
2. b.gubernur untuk koperasi dengan wilayah keanggotaaannya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
3. c.bupati/walikota untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
(3)Dalam hal gubernur tidak mampu melakukan pengawasan maka pengawasan dilakukan oleh menteri.
(4)Dalam hal bupati/walikota tidak mampu melakukan pengawasan maka pengawasan dilakukan oleh gubernur.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2017