DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Indonesia, Kabupaten Simeuleu

Ringkasan

Qanun ini terdiri dari 15 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Penganggaran, BAB IV tentang Bentuk, BAB V tentang Jumlah Penyertaan Modal, BAB VI tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal,BAB VII tentang Pelaksanaan,Pertanggungjawaban Penyertaan Modal, BAB VIII tentang Divestasi,BAB IX tentang Pembinaan dan Pengawasan dan, BAB X tentang Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan butir II.E.3.b.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah penyertaan modal daerah bersangkutan; mengenai ~/
c.bahwa ..... ! Mengingat:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yanag membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuanagn menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); ~ /
4.Undang-Undang .. ... r
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yanag membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuanagn menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ten tang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 8. Nomor 94); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran ~ Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9.Undang-Undang .....
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Pemerintah 54 Tahun 201 7 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah lstimewa Aceh. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE DAN BUPATI SIMEULUE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH TAHUN ANGGARAN ~:::.... ~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2.Bupati adalah Bupati Simeulue.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
4.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
5.Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun APBK.
6.Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Bank Aceh Syariah yang dananya bersumber dari APBK.
7.Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disingkat PT. Bank Aceh Syariah adalah Bank Aceh Syariah yang kepemilikannya dimiliki bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Aceh.
8.Deviden adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dari penambahan penyertaan modal adalah upaya peningkatan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerja sama yang saling ~ menguntungkan.
(2)Tujuan .....
(2)Tujuan dari penambahan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur modal Pf Bank Aceh Syariah, menambah persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten pada Pf Bank Aceh Syariah, dan meningkatkan nilai deviden setiap tahunnya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

(1)Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dikelompokkan kedalam pengeluaran pembiayaan Jen1s penyertaan modal (investasi) pemerintah kabupaten.
(2)Penganggaran deviden dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah Jenis hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(3)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

BAB IV

BENTUK

Pasal 4

(1)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 berupa uang Daerah yang disetorkan pada Pf.Bank Aceh Syariah yang diakui sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan guna dapat diperhitungkan untuk menambah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten pada Pf Bank Aceh Syariah.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BAB ....t BABV JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

( 1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Bank Aceh Syariah sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten tahun 2021 dan telah dibukukan sebagai saham oleh PT Bank Aceh Syariah sampai dengan Qanun ini ditetapkan adalah sebesar Rp. 27,134,520, 790,-(dua puluh tujuh milyar seratus tiga puluh empat ju.ta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

(2)Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Bank Aceh Syariah pada Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp. 3,000,000,000,- (tiga milyar rupiah).
(3)Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan ditetapkan dalam Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun berkenaan.

BAB VI

PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada Bank Aceh Syariah dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari kas umum Daerah kerekening Bank Aceh Syariah.

BAB VII

PELAKSANAAN,PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Bank Aceh Syariah wajib membuat laporan:
1. a.Laporan Pelaksanaan Penyertaan Modal;
2. b.Laporan Pertanggungjawaban.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.Laporan Bulanan;
2. b.Laporan Triwulan;
3. c.Laporan Semester; dan
4. d.Laporan Tahunan.
(3)Laporan ... .. ~
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik disampaikan kepada Bupati dan DPRK.
(4)Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi perusahaan.

BAB VIII

DIVESTASI

Pasal 8

( 1) Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diperkirakan rugi, Pemerintah Kabupaten melakukan divestasi.

(2)Divestasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dilakukan berdasarkan hasil analisis oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Penasehat Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten.
(4)Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
1. a.kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
2. b.tidak sesuai dengan strategi investasi Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

a.penjualan kepemilikan penyertaan modal Kabupaten; dan/ atau
b.penjualan surat berharga.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2016

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2016

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999