DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Perda ini adalah: Azas penyeleggaraan perizinan: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. profesionalitas; f. pembangunan berkelanjutan; g. kesederhanaan dan kejelasan; h. akuntabilitas; dan i. efisiensi dan efektivitas. Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. penataan perizinan; b. pengelompokan jenis perizinan; c. prosedur perizinan; d. penyelenggara perizinan; e. standar pelayanan perizinan; f. peran serta masyarakat; dan g. pengawasan dan sanksi. Penyelenggaraan perizinan bertujuan untuk: a. memberikan kepastian hukum; b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat; c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan; d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan berdasarkan kualifikasi dan katagori; e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di daerah terhadap kebijakan perizinan; dan f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan. Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai: a. instrumen pemerintah; b. yuridis preventif; c. pengendalian; d. koordinasi; e. pengawasan publik; dan f. peningkatan perekonomian daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka perlu diatur pedoman penyelengaraan perizinan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN 2 Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelengaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah 3 Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Sragen.
5.Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sragen.
6.Izin adalah keputusan tata usaha negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
7.Perizinan adalah fungsi dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan izin.
8.Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
9.Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan. 4
10.Penyelenggara perizinan adalah Bupati beserta SKPD yang mendapat pendelegasian wewenang.
11.Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat lain atau pejabat di bawahnya.
12.Aparatur penyelenggara perizinan adalah pejabat atau pegawai pada SKPD penyelenggara perizinan.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Azas penyeleggaraan perizinan:

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggara negara;
c.kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.profesionalitas;
f.pembangunan berkelanjutan;
g.kesederhanaan dan kejelasan;
h.akuntabilitas; dan
i.efisiensi dan efektivitas.

Pasal 3

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penataan perizinan;
b.pengelompokan jenis perizinan;
c.prosedur perizinan;
d.penyelenggara perizinan;
e.standar pelayanan perizinan;
f.peran serta masyarakat; dan
g.pengawasan dan sanksi. 5

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum;
b.memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
c.mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
d.menata dan menetapkan pelayanan perizinan berdasarkan kualifikasi dan katagori;
e.meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di daerah terhadap kebijakan perizinan; dan
f.memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB IV

FUNGSI PERIZINAN

Pasal 5

Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai:

a.instrumen pemerintah;
b.yuridis preventif;
c.pengendalian;
d.koordinasi;
e.pengawasan publik; dan
f.peningkatan perekonomian daerah.

Pasal 6

(1)Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
(2)Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
2. b.mengatur perbuatan individual;
3. c.memberikan perlindungan hukum; dan
4. d.melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan

Pasal 7

(1)Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang 6 izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
(2)Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan mencantumkan norma dalam izin yang diterbitkan.

Pasal 8

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dimaksudkan untuk:

a.mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
b.mengurangi kerugian pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Pasal 9

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011