DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Parkir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, Maksud dan Tujuan, Penyelenggaraan Tempat Parkir, Kawasan dan Lokasi Parkir, Penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir, Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus Milik Orang/badan, Penyelenggaraan Parkir Tidak Tetap, Ganti Rugi, Bagi Hasil Pendapatan, Penyetoran Hasil Pendapatan, Tata Tertib Parkir, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan keteraturan, kelancaran, kenyamanan, keselamatan, ketertiban dan keamanan baik bagi pengguna jalan maupun penguna jasa parkir, maka parkir harus dikelola secara terpadu, teratur, tertib, aman, efektif dan efisien;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA 3

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Parkir diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.manfaat;
c.keadilan;
d.kepentingan umum;
e.keseimbangan;
f.keterpaduan;
g.transparansi; 6
h.akuntabilitas;
i.keamanan dan ketertiban; dan
j.partisipatif.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan parkir yang efektif, efisien, harmonis, ekonomis dan ramah lingkungan.

Pasal 4

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan penyelenggaraan parkir yang dapat menjamin, meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup;
b.mewujudkan pelayanan parkir yang handal, berkemampuan tinggi, dan diselenggarakan secara terpadu, teratur, tertib, aman, lancar, nyaman, efektif dan efisien;
c.mewujudkan penyelenggaraan parkir yang dapat menunjang, menggerakkan, mendorong dan meningkatkan produktivitas dan daya saing Daerah;
d.menyediakan prasarana dan sarana penyelenggaraan parkir di pusat kegiatan primer dan sekunder dan/atau antar pusat kegiatan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat;
e.mewujudkan tertib lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan parkir; dan
f.mewujudkan peningkatan dan transparansi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Parkir.

BAB III

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Orang/Badan.
(2)Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
2. b.Tempat Khusus Parkir; dan
3. c.Parkir Tidak Tetap.
(3)Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Orang/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan.

Pasal 6

Tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.Tempat parkir yang diklasifikasikan sebagai obyek retribusi yang meliputi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Parkir 7 Tidak Tetap yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
b.Tempat parkir yang diklasifikasikan sebagai obyek pajak yang meliputi tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Orang/Badan yang memiliki Izin Usaha Parkir.

BAB IV

KAWASAN DAN LOKASI PARKIR

Pasal 7

(1)Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan :
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
3. c.penataan dan kelestarian lingkungan; dan
4. d.kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
(2)Lokasi tempat parkir terdiri atas:
1. a.Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
2. b.Tempat Khusus Parkir;
3. c.Tempat Parkir Khusus Milik Orang/Badan; dan
4. d.Tempat Parkir Tidak Tetap.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 8

(1)Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah; atau
2. b.pihak ketiga yang berbentuk Badan yang ditunjuk oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
(2)Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola oleh Bupati melalui Kepala Dinas dengan menunjuk Juru Parkir sebagai penata tempat parkir.
(3)Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan surat tugas oleh Bupati melalui Kepala Dinas untuk menata 1 (satu) tempat parkir dan dapat dibantu oleh pembantu juru parkir.
(4)Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Bupati melalui Kepala Dinas.
(5)Bupati menetapkan ruas jalan yang boleh digunakan untuk Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), wajib: 8

a.menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
b.menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
c.menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
d.menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
e.menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi jasa umum;
f.menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi;
g.menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
h.melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

Pasal 10

(1)Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain selain pembantu juru parkir.
(2)Juru Parkir berhak atas pembagian dari hasil pendapatan retribusi parkir.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014