MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2.Bupati adalah Bupati Sumenep.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penye1enggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
5.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk us aha tetap.
8.Retribusi Daerah yang se1anjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Pelayanan Kesehatan adalah semua jenis-jenis pelayanan kesehatan dan pe1ayanan penunjang kesehatan yang rnarnpu disediakan oleh RSUD Dr.
H. Moh. Anwar, Pusat Kesehatan Masyarakat, atau oleh Laboratoriurn Kesehatan Daerah.
12.Pe1ayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
13.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pernerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk memberikan pelayanan kepada rnasyarakat berupa penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis sehat, efektifetas, efisiensi dan produktifitas.
14.Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Daerah yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan diberikan wewenang mengelola RSD dalarn rangka pe1ayanan Kesehatan kepada masyarakat.
15.Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap dengan ketentuan dan syarat khusus, atas pertimbangan kondisi kesehatan pasien.
16.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSD atau Puskesmas.
17.Pe1ayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang diagnose medic dan terapi meliputu perneriksaan laboratorium, radiologi (Radiodiagnostik) dan diagnostic elektromedik, pelayanan farmasi serta pe1ayanan gizi.
18.Pelayanan Transportasi Ambulance adalah pelayanan trasportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (Ambulance) baik dengan distai kru (Crew) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.
19.Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah yang meninggal didalam atau diluar RSUD atau Puskesmas dengan mobil khsus pengangkut jenazah.
20.Penjamin adalah pihak ketiga yang telah menjamin ikatan kerja sama dengan pihak pemberi pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap anggotanya.
21.Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit pelaksana Tekhnis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keli1ing yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat diwilayah ketja tertentu.
22.Puskesmas Kepulauan adalah Puskesmas yang lokasi dan wilayah kerjanya dikepulauan Kabupaten Sumenep yang karena lokasinya tersebut memerlukan pengaturan khusus berbeda dengan Puskesrnas yang ada di wilayah daratan (Kota) Sumenep.
23.Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan ruang Rawat lnap, tempat tidur perawatan dan sarana pendukung lainnya untk memberikan pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjut dan gawat darurat.
24.Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas-sarana dan tenaga kesehatan terlatih dalam bidang pelayanan Obsteri Neonatal Esensial Dasar.
25.Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut LABKESDA adalah Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium keshatan masyarakat.
26.Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD, Puskesmas dan Labkesda yang dimiliki dan dike lola Pemerintah Daerah.
27.Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di RSUD, Puskesmas atau di LABKESDA yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis selain pelayanan terhadap peserta badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
28.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan hukum yang dibentuk Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional.
29.Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
30.Penerima Bantuan luran Pemerintah yang selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin yang pembayaran iurannya kepada BPJS Kesehatan dijamin dan dibebankan pada Pemerintah (APBN).
31.Pelayanan kesehatan penjaminan adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang retribusi atau biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh RSUD, Puskesmas atau LABKESDA dijamin oleh Pihak Ketiga, Pemeintah, atau Pemerintah Daerah.
32.Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Sumenep yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten dengan pembiayaan dari APBD (Pemerintah Daerah), diluar PBI yang sudah dijamin oleh Pemerintah (APBN).
33.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pe1ayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
34.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dan lingkungan di Desa/Kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
35.Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
36.Sampah adalah limbah yang berbentuk pada atau setengah padat yang berasal dan kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
37.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
38.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
39.Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu maupun tempat yang secara khusus disediakan dan te1ah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan umum.
40.Tempat Parkir Insidentil, adalah tempat di tepi jalan umum dan / atau lahan tertentu yang dipergunakan sebagai tempat parkir secara tidak tetap dikarenakan adanya suatu kepentingan atas kegiatan atau keramaian.
41.Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/ pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
42.Los adalah bangunan tetap di Dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
43.Daerah pasar adalah daerah atau lokasi yang ada di dalam maupun diluar batas pasar dalam radius 1 (satu) Km dari pasar.
44.Toko Kios dan Stand adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang c1ipergunakan untuk usaha berjualan.
45.Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/Sederhana yang berupa halaman/ pelataran, Los dan atau Kios yang dike lola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus untuk disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dike lola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
46.Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dan kendaraan dapat uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
47.Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
48.Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.
49.Kendaraan bermotor dapat uji adalah kendaraan bermotor jenis diluar wajib uji dan tidak termasuk dalam pengujian berkala kendaraan bermotor.
50.Pengujian emisi kendaraan bermotor adalah· pengujian emisi gas buang yang wajib dilaksanakan oleh kendaran bermotor.
51.Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
52.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan.
53.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian berkala kendaraan bermotor dan jasa pengujian tidak berkala kendaraan bermotor.
54.Retribusi Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakusjjamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dike lola pihak swasta.
55.Retribusi Pelayanan TerajTera Ulang adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan terajtera ulang oleh Pemerintah Daerah.
56.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman danj atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya.
57.Penyelenggaraan te1ekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarakannya telekomunikasi.
58.Menara telekomunikasi yang se1anjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai saran a penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
59.Retribusi Pengendalian Menara Te1ekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berkaitan.