DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagairnana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2013; Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagairnana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; e DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TELUK WONDAMA, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.rA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 TENTANG NOMOR 1 TAHUN 2014 PERA TURAN DAERAH KABUpATEN TELUK WONDAMA __ oal~. . ......... .-----
1. 12.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ):
2. 11.Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
3. 10.Undang - Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 9.Undang - Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telab diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. 8.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4421); o
6. 7.Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeiolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. 6.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. 5.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nom?r 4286"1'

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerab Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3688);Sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988,)
22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran tlegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 Tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 18, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, ten tang perubahan ketiga atas pcraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No'mor 4139);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dirnaksud pasal 1 huruf a tahun 2013 sebagai berikut: Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan rnemuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran
2. b.Neraca
3. c.Laporan Arus Kas; dan
4. d.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagairnana dimaksud pasaJ 1 dilampiri dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar Japoran keuangan badan usaha milik daerahlperusahaan daerah. Pasal! PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI TELUK WONDAMA DEW AN PERW AKILAN RAKY AT DAERAH KABUP ATEN TELUK WONDAMA Dengan Persetujuan Bersama

27.Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nornor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun anggaran 2013.
26.Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nornor 09 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendupatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); <ian
23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163); .J: Rp.20.628.987.354,OO Rp. 9.680.510.671,00 Rp.l 0.948.4 76.683,00

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.l 0.948.476.683,00 dengan rincian sebagai berikut : a, Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
1. b.Realisasi Selisih Lebih/(Kurang) Rp.l.500.000.000,OO Rp.l.500.000.000,OO Rp.O
(5)Selisih anggaran de~gan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.O,- dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih Lebih/(Kurang) Rp.22.128.987.354,00 Rp.l1.180.51 0.671,00 Rp.l0.948.476.683,00
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejurnlah Rp.10.948.476.683,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih Lebih/(Kurang) (Rp.20.628.987.354,00) Rp.21.021.593.580,OO Rp, 392.606.226,00
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.392.606.226,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran surplus/defisit setelah perubahan
2. b.Realisasi Selsisih Lebih/(Kurang) Rp.623.201.473.426,00 Rp.586.005.582.226,'00 Rp. 37.195.891.200,00
3. b.Realisasi Selsisih Lebih/(Kurang)
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.37.] 95.891.200,00) dengan rincian sebagai berikut: a, Anggaran belanja setelah perubahan Rp.602.572.486.0n,00 Rp.607.027.175.806,00 .(Rp. 4.454.689.734,00) Uraian Laporan Relisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Sebagai Berikut
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 4.454.689.734,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan
2. b.Realisasi Selisih Lebihl(Kurang)

Pasal 3

a, Pendapatan Rp, 607,027.175.806,00

b.Belanja Rp. 586.005.582.226,00 Surplus/Defisit Rp. 21.021.593.580,00 c Pembiayaan - Penerimaan Rp. 11.180.510.671,00 - Pengeluaran Rp. 1.500.000,000,00 Surplus/Defisit Rp. 9.680.510.671,00 :i Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Arus Kas Neraca Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi.Program dan Kegiatan; Rekapitulasi realisasi Anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; Daftar realisai penambahan dan pengurangan asset lainnya; Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Dafta Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
a.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Lampiran I.7 Lampiran 1.8 Lampiran 1.9 Lampiran 1.10 Lampiran 1.11
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV Pasal 7 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : .. Rp. 11.830.654.999,00 Rp. 210.767.536.812,00 Rp. (189.745.943.232,00) Rp. (1.500.000.000,00) Rp. 1.539.634.224,00 Rp. 32.891.882.803,00
a.Saldo Awal Per 1 J anuari 2013
b.Arus Kas dari Aktivitas Operasi
c.Arus Kas dari Aktivitas Investasi non Keuangan
d.Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
e.Arus Kas dari Aktivitas non Anggaran
f.Saldo Kas Akhi r pel' 31 Dcsember 2013 Pasa16 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut :

Pasal 5

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimuna dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan. Rp. 1.564.150.889.304,00 Rp. 3.724.812.562,00 Rp. 1.560.426.076.742,00

a.Jurnlah Asset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2012 sebagai berikut Pasa14 I j. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2014 NOMOR 1 J K WONDAMA,SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN. T Diundangkan (Ii Rasiei Pada Tanggal 30 Oktober 2014 ALBERTH H.TOREY Ditetapkan di Rasiei Pada Tanggal 30 Oktober 2014 BUPATITELUK WONDAMA Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondarna. PasallO Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangan, Pasal 9 Bupati rnenetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Larnpiran laporan keuangan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Laporan Kinerja tercanturn dalarn lampiran V peraturan daerah ini.
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha rnilik daerah/perusahaan daerah tercantum daJarn larnpiran VI peraturan daerah ini.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010