DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwasehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, I?erubahanAPBD tahun anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TELUK WONDAMA PERATURAN OAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 ; S 7# •• 5 E - kepM=.Z511Mn', ':"f' ....... 20. 19 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. Und~ng-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pel'undang-undangan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Letnbaran Negara Republilk 'Indonesia Nomor 4389); Undanq-Undarj; Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pempangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Ternbahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4421); Undang-Ul1dang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tatiun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4090); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4138); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4139); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota OPRO (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republllk Indonesia Nomor 4416) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomon 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Plmplnan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4540); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah NOmor24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 49, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4574); Paraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Letnbaran Negara Republlk Ind..onesia Tahun 2005 Nornor 137. Tambahan Lembaran Negara Republilk lrJdoneslaNomor 4575); 1"'1--...... - ....... O.....,...,.,o~in."'Ih l\If'lml'lr AA T::lbUn2005 tentang Sistem Informasi 8. Jumlah Pendapatan setalah Perubahan Rp 713.719.041.018,00
1. 2.Belanja
a.Semula Rp 703.960.897.424,00
b.Bertambah/(Berkurang) Rp 126.765.557.020,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 830.726.454.444,00
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula Rp 42.000.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 78.007.413.426,00 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 120.007.413.426,00 ) Pasal 1 Anggaran Pandapatan dan Balanja Daarah Tahun Anggaran 2015 samula barjumlah Rp. 664.960.897.424,00 bertambah sejumleh Rp. 48.758.143.594,00 sehingga menjadi Rp. 713.719.041.018,00 dengan rinelan sebagai berikut:
1. 1.Pandapatan
a.Semula Rp 664.960.897.424,00
b.8ertambah/(Berkurang) Rp 48.758.143.594,00 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA~JA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dangan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA Dan BUPATI TELUK WONDAMA Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan Lernbaran N~gara Republilk Indonesia Nomor 4576);

23.Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4578); 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4614);
25.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanqan Oaerah,' sebagaimana telah diubah dengan Peraturen Menteri Dalam Negeri Nemer 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 13 Tahun 2006; ) 1.066.103.679,00Rp

c.HasHPengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semu/a Rp 3.022.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp (1.955.896.321,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sete/ah perubahan 788.000.000,00 3.394.000.000,00
a.Pajak daerah 1) Semula Rp 4.064.000.000,00 2) 8ertambah/(Berkurang) Rp (670.000.000,00) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp
b.Retribusi daerah 1) Semula Rp 204.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 584.000.000,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a terdiri dari jenis pendapatan: Rp 156.302.215.107,00
1. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semu/a Rp 118.395.997.424,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 37.906.217.883,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 541.715.837.997,00 .. Jumlah dana perimbangan setelah perubahan 539.064.900.000,00 2.650.937.997,00 Rp Rp
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) 15.700.987.914,00RpJumlah pendapatan astl daerah setelah perubahan 8.200.987.914,00 7.500.000.000,00Rp Rp
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Pasal 2 78.007.413.426,00 0:00 3.000.000.000,00 ~-----.---- , Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 3.000.000.000,00 0,00 Rp Rp tftri~9.~~~~~~~ ..m5_~~~~~~~fr~::::::;;:-~
2. b.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah dana alokasi khusus setelah peru bah an ). 21.383.441.000,00Rp Rp.10.088.836.568,OO Rp. 11.294.604.432";00
3. d.Pendapatan Lainnya 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 124.191.561.521,00
4. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 104.307.160.856,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 19.884.400.665,00 .Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan 3.719.212.586,00Rp Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
5. b.Dana Bagi Hasll Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semu\a Rp 4.000.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp (280.787.414,00) 7.008.000.000,00Rp Jumlah hibah setelah perubahan 0,00 7.008.000.000,00 Rp Rp 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang)
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dan jenls pendapatan:
1. a.Hlbah Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan 81.452.380.000,00Rp .. 69.445.680.000,00 12.006.700.000,00 Rp Rp
2. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 378.341.362.000,00 JumJah dana alokasl umum setelah perubahan Rp 378.341.362.000,00 Rp 0,00
3. b.Dana Alokasl Umum 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) 81.922.095.997,00Rp Jumlah dana bagi hasH setelah perubahan (9.355.762.003,00)Rp2) Bertambah/(Berkurang) 91.277.858.000,00Rp
(3)Dana Perlmbangan seoagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bag! Hasil 1) Semula 10.452.884.235,00Rp Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan 10.242.884.235,00Rp2) Bertambah/(Berkurang)
2. d.Lain-lain Pendapatari AsH Daerah yang Sah 1) Semula Rp 210,000.000,00 I,7M' •
3. b.8elanja Subsidi CI 1) Semula Rp 0,00 2) 8ertambah/(8erkurang) Rp 2.000.000.000,00 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 2.000.000.000,00
4. c.8elanja Hibah 1) Semula Rp 26.880.043.000,00 2) 8ertambah/(8erkurang) Rp 20.642.680.000,00 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 47.552.723.000,00
5. d.8elanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp 17.994.325.048,00 2) 8ertambah/(Berkurang) Rp (8.024.978.357,00) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 9.969.346.691,00
6. e.8elanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa 1) SemuJa Rp 18.000.000.000,00 2) 8ertambah/(Berkurang) Rp 21.583.441.000,00 Jumlah belanja bantuankeuangan kepada pemerintahan Rp 39.583.441.000,00 desa setelah perubahan
7. f.8elanjaTidakTerduga 1) Semula Rp 1.500.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 1.500.000.000,00 Rp 152.530.869.659,00Jumlah belanja pegawai setelah perubahan 1.119.861:627,00Rp 151.411.008.032,00Rp
(2)8elanja Tidak Langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula 2) 8ertambah/(Berkurang) Rp 5n.620.074.094,OOJumlah belanja tidak langsung sotelah perubahan Rp 488.175.52·1.344,00 Rp 89.444.552.750,00
2. b.Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) . , Rp 253.106.380.350,00Jumlah belanja tldak l~mgsungsetelah perubaban 37.321.004.270,00Rp2) Bertambah/(Berkurang)
(1)Belanja Daerah sebaqalrnana dlmaksud dalam pasal1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 215.785.376.080,aO Pasal 3 +t I: r 48.756.610.346,00RpJumlah Penerimaan Pinjaman setelah perubahan 42.000.000.000,00 6.756.610.346,00 71.250.803.080,00RpJumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya setelah perubahan
2. b.Penerimaan Pinjaman Oaerah 1) Semula Rp 2) Bertambah/(Berkurang) Rp Rp 71.250.803.080,002) Bertambah/(Berkurang)
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya 1) Semula Rp 0,00 3.000.000.000,00RpJumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 3.000.000.000,00 0,00 Rp Rp
2. b.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 120.007.413.426,00Jumlah penerimaan pemblayaan setelah perubahan 42.000.000.000,00 78.007.413.426,00 Rp Rp 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurar:'lg)
(1)Pembiayaan Oaerah sebagaimana ditnaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pasal 4
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdlr! dari:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 38.028.955.500,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 3.561.619.000,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 41.590.574.500,00
2. b.Belanja Barang dan [asa 1) Semula Rp 257.386.941.670,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 40.503.180.762,00 .Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 297.890.122.432,00
3. c.Belanja Modal 1) Semula Rp 192.759.624.174,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 45.379.752.988,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 238.139.377.162,00 ): Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 6

2.Lamplran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
11.Lampiran IX 13 Lamplran X Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :
1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Rlngkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan org8nl$8SI Rltlclan Perubahan APBD menuM urusan pemerintahan daerah, organisasl, pendapatan, belanja dan pembiayaan Rekapltulasi Perubahan Belanja menurut urusan p~merintahan daerah. organisasl'SKPD, program dan kegiatan Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang teiah ditetapkan dengan peraturan daerah Daftar Keglatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dlselesalkan dan disnggarl\an kembali dalam tahun anggaran tahun ini Oaftar plnjaman daerah dan obligasi daerah PasalS 3.000.000.000,00

(3)Pengeluaran sebagaitnana dlmaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp 3.000.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp setelah perubahan NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUKWONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT ........." ..........-"""" ,...,......'" J n Drs. AMIRUDDIN PEMBINA TK.I NIP 19751028199412 1 003 KEPALA BAGIAN HUKUM, TID Salinan sesuai dengan aslinya BUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2015 NOMOR Diundangkan di Rasiei pada tanggal SEKRETARIS DAERA TELUKWON DR. Drs. ALBERTH H. TOREY, MM. Ditetapkan di Rasiei I ~ada ta~ggal 27 Oktober 2015 11. ~t:JPATI TELUK WONDAMA~ Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mer'lgetahuifl.ya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam t.embaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Pasa17 "tI m 3: m a 2 ;! :r ~ III c: "tI ~ m 2 -i m r- c: ::-:; :E o 2 C l> 3: l> 01 m ;0 ;! 3: 01 » :r -';I m ;0 ::-: c: ~ ..... c: 3: !j; :r III ~ m c :r "'0 m ;0 c: =» :r » 2 III m 01 m r- c: 3: "'0 m ;0 c: =» :r » z VI co ~ o o o § '0 o , J , ....... , \0 ,IV WI'" VI ,VI VI,!=> ~,~ IV''.J g::g ~b:b o.g ,0 , , .... ,IV ,0 ,0 ,!1' ,'.J ,8 :8 ,0 ,'0 ,0 , 'w,'-I \0 ,0 ,!" ,IV .... '-I,. ,8l 'w ''0,0 -.... \0 Co a- .... a. IV ,'-I 8 I IW ~I""" IW ':::1,. ,0 ,~ 'iv ''-1 '0 :8 IV -V, co w t .... 8 ,0 o o , , , , III 'fD, IV ,0 I!=> ,\0 ,~ I' ,~ ,~ ,'0 ,0 -o ~ -o w ,~ 8 , , .... ,!=> , IV ,~ ,!" ,co ,~ :~ , VI ''0 ,0 '-o '::..,VI I!" , co :~ ,~ , VI ''0 '0, , , , , , , 'VI ~ ,- ,::..." , .... ,VI Co ,w ,;-.I ,:g , '-I :8 I , , , , , , , , co , .... '::..,VI ,!" ,w ;~ ,8 '0 '0 '0, .... 'VI , a- 'w,0 ,IV ,N ,- ,!-" ,~ , '-I ''0 '0, -VI IV V, W o Co $ a. ~ o o IV o 8 8 o § '0 o W \0 v, co w ::.. ~ >- o o o '0 o , , , AA • (X) I VlOWj\O, wv,v,,::" -......JOO'\,.A. \oW'-'~1 ~ ~ ~!~ I NO\O'N' \o~OI,,1 ?JRJ8:~:o 88"8:"8 :"8 , , , , , , , , , , , , , , , , , '-I V, o ,0 '8'0 o ,8 :-g w o IV IV § o 8 8 ~ o o o o 8 o 8.0 co 00 - ~ o W IV '0 o , _'IV VI .... ....'VI AI~ .... 'co ,VI .w ,'-I ,!1' ,0 ,~ :8 , , , , , I~t I~t ..... ...... ti"n 1"""'0 ,VlIO :~:~ ~WtO ,t,8 :8:8 , , w co o ~ \0 VI VI v, 8 8 c: ~ » z "'0 m Z o » ~ » z "'0 m Z o » "'0 ~ Z » III t::; o » m ~ :r E 2 ~ Z "'0 m Z o » ~ z o » m ~ ~ G') (I) » :r 01 m ~ ..... » .... \ .... ww w w w IV IV IV IV IV IV IV IVIV IV IV IV IV IV ,...." ;0 "0...... V1 o 8 VI ~ m ~ ::t -e m ;0 c: CI) > ::t > 2 VI m CI) m,... c: ~ ~ m ;0 c: CI) > ::t > 2 .... -" '-J IV co .... 0 ~;,.. (:, ~):g'~ ~ ~ ~ ow w W (:, ~ -" co IV 0\ 0 0\ 8 s .s o b o N ...... ,.... o m ;!I VI .3 VI c: ;0 ~,... c: VI to o b o c ~ > 2 \ c:'Z ;00 c~ -.g \ \ l

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005