DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Kedudukan, fungsi hak dan kewajiban 2. pembentukan 3. peraturan tata tertib 4. mekanisme kerja 5. hak pimpinan dan anggota 6. larangan 7. pembinaan dan pengawasan 8. sanksi administrasi

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengaturan Desa saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu diganti ;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; SALINAN 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
4.Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksuddengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4.Kecamatan adalah Bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 4
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan mayarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan 5 barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN BagianKesatu Kedudukan dan Fungsi BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahanDesa.

Pasal 3

BPD mempunyai fungsi :

a.sebagai mitra Pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.sebagai wadah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 4

BPD berhak :

a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c.mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa. 6

Pasal 5

Anggota BPD berhak :

a.mengajukan usul rancangan Peraturan Desa ;
b.mengajukan pertanyaan ;
c.menyampaikan usul dan / atau pendapat ;
d.memilih dan dipilih ;
e.mendapat tunjangandari APB Desa.

Pasal 6

Anggota BPD wajib :

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
c.menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
d.mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
e.menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat Desa;
f.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 7

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. 7

Pasal 8

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2)Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah / janji.
(3)Persyaratan calon anggota BPD adalah :
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. f.bersedia di calonkan menjadi anggota BPD; dan
7. g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 9

(1)Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
(3)Jumlah anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur perangkat Desa dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat.
(4)Susunan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1(satu) orang Sekretaris, dan 5 (lima) orang Anggota. 8
(5)Tata cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018