DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) berserta kedudukan, tugas dan kewenangan, serta susunan organisasi. BP2T berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. BP2T bertugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan BP2T dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BP2T merupakan satuan kerja perangkat daerah pengguna anggaran. Pada BP2T dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jumlah tenaga fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah, serta untuk efektivitas pelaksanan pelayanan terpadu, maka perlu membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon, dengan Peraturan Daerah Kota Ambon; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30¸ Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Batas Wilayah Komadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
14.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 230);
15.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 332); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA MBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA AMBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ambon.
2.Kepala Daerah adalah Walikota Ambon yang selanjutnya disingkat Walikota.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon.
5.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinisp Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang- Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon yang selanjutnya disingkat BP2T.

Pasal 3

(1)BP2T merupakan bagian dari perangkat daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
(2)BP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
(3)Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala BP2T.

Pasal 4

BP2T mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BP2T menyelenggarakan fungsi:

a.Pelaksanaan penyusunan program BP2T;
b.Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
c.Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
d.Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
e.Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;

Pasal 6

(1)Kepala BP2T mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Organisasi BP2T, terdiri dari:
1. a.1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian;
2. b.Bidang sebanyak 3 (tiga);
3. c.Tim teknis;
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi BP2T sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
1. a.Kepala Sekretariat/Kepala Badan
2. b.Bagian Tata Usaha, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan
3. c.Bidang I, membawahi :
  1. 1.Tim Teknis.
4. d.Bidang II, membawahi:
  1. 1.Tim Teknis.
5. e.Bidang III, membawahi :
  1. 1.Tim Teknis.
(3)Rincian perizinan pada masing-masing bidang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(4)Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan jabatan pada BP2T diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(5)Bagan Struktur Organisasi BP2T adalah sebagaimana lampiran I yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 9

(1)Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
(4)Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala BP2T.
(5)Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 60 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1955

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 60 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1955

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008