b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan jo, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
c.bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian target akses dasar air minum aman dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang mengamanatkan sampai dengan Tahun 2019 pencapaian target 100-0-100 yaitu 100% akses dasar air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);