DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1982

Nomor: 3
Tahun: 1982
Ditetapkan: 30 Januari 1982
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan itu, perlu diadakan perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung dengan memasukkan sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;
c.bahwa Pemerintah Kebupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari daerahnya untuk keperluan perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung tersebut;
d.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang- Telukbetung tersebut yang mengakibatkan perubahan batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38.Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.Undang- …
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNGKARANG - TELUKBETUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959.

BAB II

PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung diubah dengan memasukkan sebagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, yaitu :

a.Sebagian Wilayah Kecamatan Panjang yang meliputi :
1. 1.Kelurahan Panjang Utara
2. 2.Kelurahan Panjang Selatan
3. 3.Kelurahan Kotakarang
4. 4.Kelurahan Way Lunik
5. 5.Kelurahan Keteguhan
6. 6.Kelurahan Kuripan
7. 7.Kelurahan Negeri Olok Gading
8. 8.Kelurahan Sukarame II
9. 9.Kelurahan Sukadana Ham
10. 10.Desa Susunan Baru
11. 11.Kelurahan Sumberejo / Kemiling
12. 12.Kelurahan Langkapura
13. 13.Kelurahan Sukamaju
14. 14.Desa Srengsem.
b.Sebagian …
b.Sebagian Wilayah Kecamatan Kedaton yang meliputi :
1. 1.Desa Rajabasa
2. 2.Desa Gedong Meneng
3. 3.Kelurahan Kampung Baru
4. 4.Kelurahan Labuhanratu
5. 5.Kelurahan Segalamider
6. 6.Desa Sukamenanti
7. 7.Kelurahan Kedaton
8. 8.Kelurahan Surabaya
9. 9.Kelurahan Sidodadi
10. 10.Desa Sukarame I
11. 11.Kelurahan Sukabumi
12. 12.Desa Tanjungbaru
13. 13.Kelurahan Jagabaya
14. 14.Kelurahan Kedamaian.

Pasal 3

Sisa Wilayah Kecamatan Panjang dan Kecamatan Kedaton di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan ditata kembali sebagai berikut :

a.Kecamatan Panjang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dihapuskan.
b.Sisa Wilayah Kecamatan Panjang yang terdiri dari Desa-desa :
1. 1.Sukajaya
2. 2.Hurun
3. 3.Hanura, dimasukkan ke dalam Wilayah Kecamatan Padang Cermin dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan di Way Ratai.
c.Sisa Wilayah Kecamatan Panjang yang terdiri dari Desa-desa :
1. 1.Tanjungbaru
2. 2.Baruranji
3. 3.Merbau Mataram
4. 4.Suban
5. 5.Karangraja
6. 6.Tarahan, dimasukkan ke dalam Wilayah Kecamatan Katibung.
d.Kecamatan Katibung ditambah dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dan dipecah menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu :
a.Kecamatan Katibung yang terdiri dari Desa-desa :
1. 1.Tanjungbaru
2. 2.Baruranji
3. 3.Merbau Mataram
4. 4.Suban …
5. 4.Suban
6. 5.Karangraja
7. 6.Tarahan
8. 7.Sumberagung
9. 8.Talang Jawa
10. 9.Karang Pucung
11. 10.Talang Way Sulam
12. 11.Neglasari
13. 12.Babatan
14. 13.Pandasuka
15. 14.Tanjungratu
16. 15.Sukajaya
17. 16.Tanjung Agung
18. 17.Tanjungan
19. 18.Trans Tanjungan, dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan di Tanjungan.
b.Kecamatan Sidomulyo yang terdiri dari Desa-desa:
1. 1.Bandar Dalam
2. 2.Campang Tiga
3. 3.Talang Baru
4. 4.Suka Banjar
5. 5.Suak
6. 6.Kota Dalam
7. 7.Suka Marga
8. 8.Cinta Mulya
9. 9.Sidorejo
10. 10.Sidodadi
11. 11.Sidowaluyo
12. 12.Trimo Mukti
13. 13.Way Galam
14. 14.Bali Nuraga
15. 15.Sido Makmur
16. 16.Sinar Palembang
17. 17.Sido Asri
18. 18.Sidoharjo
19. 19.Beringin Kencana
20. 20.Candipura
21. 21.Sukamaju
22. 22.Sidomulyo
23. 23.Budhi Daya, dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan di Sidomulyo.
c.Sisa …
c.Sisa Wilayah Kecamatan Kedaton di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, Yang terdiri dari Desa-desa :
1. 1.Banjar Agung
2. 2.Galih Lunik
3. 3.Gedung Harapan
4. 4.Gedung Agung
5. 5.Jati Baru
6. 6.Jati Mulyo
7. 7.Kali Asin
8. 8.Karang Anyar
9. 9.Kertosari
10. 10.Lematang
11. 11.Marga Agung
12. 12.Margakaya
13. 13.Margodadi
14. 14.Margomulyo
15. 15.Purwodadi Dalam
16. 16.Purwodadi Simpang
17. 17.Rejomulyo
18. 18.Sabah Balau
19. 19.Serdang
20. 20.Sidodadi Asri
21. 21.Sinar Ogan
22. 22.Sinar Rejeki
23. 23.Sindang Sari
24. 24.Suka Negara
25. 25.Way Galih
26. 26.Way Hui
27. 27.Wonodadi, dibentuk menjadi Kecamatan baru yaitu Kecamatan Tanjung Bintang dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan di Tanjung Bintang.

Pasal 4

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung yang semula terdiri dari 4 (empat) Wilayah Kecamatan ditata kembali menjadi 9 (sembilan) wilayah Kecamatan, yaitu :

a.Kecamatan Kedaton terdiri dari :
1. 1.Desa Rajabasa
2. 2.Desa Gedong Meneng
3. 3.Kelurahan Labuhanratu
4. 4.Kelurahan Kedaton
5. 5.Kelurahan Surabaya
6. 6.Kelurahan Sidodadi
7. 7.Desa …
8. 7.Desa Sukamenanti
9. 8.Kelurahan Kampung Baru.
b.Kecamatan Tanjungkarang Timur terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Jagabaya I
2. 2.Kelurahan Kedamaian
3. 3.Kelurahan Sawah Brebes
4. 4.Kelurahan Sawah Lama
5. 5.Desa Kota Baru
6. 6.Kelurahan Tanjung Agung
7. 7.Kelurahan Tanjung Gading
8. 8.Kelurahan Rawalaut.
c.Kecamatan Tanjungkarang Barat terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Langkapura
2. 2.Desa Susunan Baru
3. 3.Desa Sukadana Ham
4. 4.Kelurahan Segalamider
5. 5.Kelurahan Gedong Air
6. 6.Kelurahan Sukajawa
7. 7.Kelurahan Sumberejo/Kemiling.
d.Kecamatan Tanjungkarang Pusat terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Tanjungkarang
2. 2.Kelurahan Kaliawi
3. 3.Kelurahan Kelapa Tiga
4. 4.Kelurahan Gunung Sari
5. 5.Kelurahan Enggal
6. 6.Kelurahan Pelita
7. 7.Kelurahan Gotong Royong
8. 8.Kelurahan Durian Payung
9. 9.Kelurahan Pasir Gintung
10. 10.Kelurahan Panengahan.
e.Kecamatan Sukarame terdiri dari :
1. 1.Desa Sukarame I
2. 2.Kelurahan Jagabaya II
3. 3.Kelurahan Sukabumi
4. 4.Desa Tanjungbaru.
f.Kecamatan Telukbetung Utara terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Pengajaran
2. 2.Kelurahan Kupang Teba
3. 3.Kelurahan Kupang Kota
4. 4.Kelurahan Sumur Batu
5. 5.Kelurahan Pahoman.
g.Kecamatan …
g.Kecamatan Telukbetung Selatan terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Telukbetung
2. 2.Kelurahan Pesawahan
3. 3.Kelurahan Kangkung
4. 4.Kelurahan Gedong Pakuon
5. 5.Kelurahan Bumi Waras
6. 6.Kelurahan Sukaraja.
h.Kecamatan Telukbetung Barat terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Kuripan
2. 2.Kelurahan Negeri Olok Gading
3. 3.Kelurahan Sukarame II
4. 4.Kelurahan Kotakarang
5. 5.Kelurahan Keteguhan
6. 6.Kelurahan Sukamaju
i.Kecamatan Panjang terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Way Lunik
2. 2.Kelurahan Panjang Utara
3. 3.Kelurahan Panjang Selatan
4. 4.Desa Srengsem.

Pasal 5

(1)Pusat Pemerintahan Kecamatan Kedaton berkedudukan di Kedaton.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjungkarang Timur berkedudukan di Kota Baru.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjungkarang Barat berkedudukan di Gedong Air.
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjungkarang Pusat berkedudukan di Tanjungkarang.
(5)Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukarame berkedudukan di Sukarame I.
(6)Pusat Pemerintahan Kecamatan Telukbetung Utara berkedudukan di Kupang Kota.
(7)Pusat Pemerintahan Kecamatan Telukbetung Selatan berkedudukan di Telukbetung.
(8)Pusat Pemerintahan Kecamatan Telukbetung Barat berkedudukan di Negeri Olok Gading.
(9)Pusat Pemerintahan Kecamatan Panjang berkedudukan di Panjang Selatan.

Pasal 6

(1)Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang berlaku bagi Desa dan Kelurahan yang bersangkutan, yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam Kebupaten tersebut, sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Desa dan Kelurahan dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.
(2)Peraturan …
(2)Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung.
(3)Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan yang mengatur batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung dan Wilayah Kebupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1982 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1982 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNGKARANG - TELUKBETUNG I UMUM

1.Daerah Tingkat II Kotamadya Tanjungkarang - Telukbetung dan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan telah dibentuk berdasarkan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang- undang Darurat Nomor 5 Tahun1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2.Dalam kenyataannya sekarang ini, perkembangan disegala bidang terutama bidang pembangunan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung pada umumnya dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung pada khususnya semakin meningkat. Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Lampung juga telah merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan kegiatan pembangunan diWilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
3.Oleh karena itu maka Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung mengalami perkembangan pesat di segala bidang, seperti antara lain meningkatnya volume perdagangan dan transportasi melalui pelabuhan barang di Panjang dan pelabuhan feri diSerengsem serta pelabuhan udara di Beranti yang mengkibatkan bertambahnya volume urusan pemerintahan serta meningkatnya volume kegiatan pembangunan di dalam Wilayah Kotamadya DaerahTingkat II Tanjungkarang - Telukbetung, serta pembangunan yang sudah merambat ke luar Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung.
4.Sebagai akibat dari pada meningkatnya volume kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut maka sudah saatnya Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung tersebut diperluas, sehingga dengan demikian terciptalah keadaan yang memungkinkan untuk mengadakan penataan dan pengendalian pembangunan didalam dan luar wilayah kota.
5.Untuk …
5.Untuk maksud perluasan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut, ditempuh dengan jalan memasukkan sebagian daerah yang dipisahkan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, yang meliputi sebagian dari 2 (dua) Kccamatan, terdiri dari 28 (duapuluhdelapan) desa/kelurahan, meliputi 14 (empat belas) desa/kelurahan dari Kecamatan Panjang dan 14 (empat belas) desa/kelurahan dariKecamatan Kedaton. Pemisahan Desa-desa tersebut dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan dimasukkannya kedalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung telah disetujui oleh kedua Pemerintah Daerah yang bersangkutan seperti yang dinyatakan dalam Keputusan Bersama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor109/Kpts-BHK/1981 tanggal 2 Oktober 1981. 186/Bg.II/HK/1981.
6.Dengan perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung tersebut, maka Peraturan-peraturan Daerah serta Keputusan-keputusan Kepala daerah Tingkat II Lampung Selatan masih tetap berlaku bagi wilayah Desa-desa dan Kelurahan yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, sampai Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan tersebut diubah atau dicabut oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung.
7.Bilamana timbul kesulitan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini maka penyelenggaraannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan itu, perlu diadakan perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung dengan memasukkan sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;
c.bahwa Pemerintah Kebupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari daerahnya untuk keperluan perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung tersebut;
d.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang- Telukbetung tersebut yang mengakibatkan perubahan batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38.Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.Undang- …
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNGKARANG - TELUKBETUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung diubah dengan memasukkan sebagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, yaitu :

a.Sebagian Wilayah Kecamatan Panjang yang meliputi :
1. 1.Kelurahan Panjang Utara
2. 2.Kelurahan Panjang Selatan
3. 3.Kelurahan Kotakarang
4. 4.Kelurahan Way Lunik
5. 5.Kelurahan Keteguhan
6. 6.Kelurahan Kuripan
7. 7.Kelurahan Negeri Olok Gading
8. 8.Kelurahan Sukarame II
9. 9.Kelurahan Sukadana Ham
10. 10.Desa Susunan Baru
11. 11.Kelurahan Sumberejo / Kemiling
12. 12.Kelurahan Langkapura
13. 13.Kelurahan Sukamaju
14. 14.Desa Srengsem.
b.Sebagian …
b.Sebagian Wilayah Kecamatan Kedaton yang meliputi :
1. 1.Desa Rajabasa
2. 2.Desa Gedong Meneng
3. 3.Kelurahan Kampung Baru
4. 4.Kelurahan Labuhanratu
5. 5.Kelurahan Segalamider
6. 6.Desa Sukamenanti
7. 7.Kelurahan Kedaton
8. 8.Kelurahan Surabaya
9. 9.Kelurahan Sidodadi
10. 10.Desa Sukarame I
11. 11.Kelurahan Sukabumi
12. 12.Desa Tanjungbaru
13. 13.Kelurahan Jagabaya
14. 14.Kelurahan Kedamaian.

Pasal 3

Sisa Wilayah Kecamatan Panjang dan Kecamatan Kedaton di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan ditata kembali sebagai berikut :

a.Kecamatan Panjang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dihapuskan.
b.Sisa Wilayah Kecamatan Panjang yang terdiri dari Desa-desa :
1. 1.Sukajaya
2. 2.Hurun
3. 3.Hanura, dimasukkan ke dalam Wilayah Kecamatan Padang Cermin dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan di Way Ratai.
c.Sisa Wilayah Kecamatan Panjang yang terdiri dari Desa-desa :
1. 1.Tanjungbaru
2. 2.Baruranji
3. 3.Merbau Mataram
4. 4.Suban
5. 5.Karangraja
6. 6.Tarahan, dimasukkan ke dalam Wilayah Kecamatan Katibung.
d.Kecamatan Katibung ditambah dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dan dipecah menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu :
a.Kecamatan Katibung yang terdiri dari Desa-desa :
1. 1.Tanjungbaru
2. 2.Baruranji
3. 3.Merbau Mataram
4. 4.Suban …
5. 4.Suban
6. 5.Karangraja
7. 6.Tarahan
8. 7.Sumberagung
9. 8.Talang Jawa
10. 9.Karang Pucung
11. 10.Talang Way Sulam
12. 11.Neglasari
13. 12.Babatan
14. 13.Pandasuka
15. 14.Tanjungratu
16. 15.Sukajaya
17. 16.Tanjung Agung
18. 17.Tanjungan
19. 18.Trans Tanjungan, dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan di Tanjungan.
b.Kecamatan Sidomulyo yang terdiri dari Desa-desa:
1. 1.Bandar Dalam
2. 2.Campang Tiga
3. 3.Talang Baru
4. 4.Suka Banjar
5. 5.Suak
6. 6.Kota Dalam
7. 7.Suka Marga
8. 8.Cinta Mulya
9. 9.Sidorejo
10. 10.Sidodadi
11. 11.Sidowaluyo
12. 12.Trimo Mukti
13. 13.Way Galam
14. 14.Bali Nuraga
15. 15.Sido Makmur
16. 16.Sinar Palembang
17. 17.Sido Asri
18. 18.Sidoharjo
19. 19.Beringin Kencana
20. 20.Candipura
21. 21.Sukamaju
22. 22.Sidomulyo
23. 23.Budhi Daya, dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan di Sidomulyo.
c.Sisa …
c.Sisa Wilayah Kecamatan Kedaton di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, Yang terdiri dari Desa-desa :
1. 1.Banjar Agung
2. 2.Galih Lunik
3. 3.Gedung Harapan
4. 4.Gedung Agung
5. 5.Jati Baru
6. 6.Jati Mulyo
7. 7.Kali Asin
8. 8.Karang Anyar
9. 9.Kertosari
10. 10.Lematang
11. 11.Marga Agung
12. 12.Margakaya
13. 13.Margodadi
14. 14.Margomulyo
15. 15.Purwodadi Dalam
16. 16.Purwodadi Simpang
17. 17.Rejomulyo
18. 18.Sabah Balau
19. 19.Serdang
20. 20.Sidodadi Asri
21. 21.Sinar Ogan
22. 22.Sinar Rejeki
23. 23.Sindang Sari
24. 24.Suka Negara
25. 25.Way Galih
26. 26.Way Hui
27. 27.Wonodadi, dibentuk menjadi Kecamatan baru yaitu Kecamatan Tanjung Bintang dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan di Tanjung Bintang.

Pasal 4

a.Kecamatan Kedaton terdiri dari :
1. 1.Desa Rajabasa
2. 2.Desa Gedong Meneng
3. 3.Kelurahan Labuhanratu
4. 4.Kelurahan Kedaton
5. 5.Kelurahan Surabaya
6. 6.Kelurahan Sidodadi
7. 7.Desa …
8. 7.Desa Sukamenanti
9. 8.Kelurahan Kampung Baru.
b.Kecamatan Tanjungkarang Timur terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Jagabaya I
2. 2.Kelurahan Kedamaian
3. 3.Kelurahan Sawah Brebes
4. 4.Kelurahan Sawah Lama
5. 5.Desa Kota Baru
6. 6.Kelurahan Tanjung Agung
7. 7.Kelurahan Tanjung Gading
8. 8.Kelurahan Rawalaut.
c.Kecamatan Tanjungkarang Barat terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Langkapura
2. 2.Desa Susunan Baru
3. 3.Desa Sukadana Ham
4. 4.Kelurahan Segalamider
5. 5.Kelurahan Gedong Air
6. 6.Kelurahan Sukajawa
7. 7.Kelurahan Sumberejo/Kemiling.
d.Kecamatan Tanjungkarang Pusat terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Tanjungkarang
2. 2.Kelurahan Kaliawi
3. 3.Kelurahan Kelapa Tiga
4. 4.Kelurahan Gunung Sari
5. 5.Kelurahan Enggal
6. 6.Kelurahan Pelita
7. 7.Kelurahan Gotong Royong
8. 8.Kelurahan Durian Payung
9. 9.Kelurahan Pasir Gintung
10. 10.Kelurahan Panengahan.
e.Kecamatan Sukarame terdiri dari :
1. 1.Desa Sukarame I
2. 2.Kelurahan Jagabaya II
3. 3.Kelurahan Sukabumi
4. 4.Desa Tanjungbaru.
f.Kecamatan Telukbetung Utara terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Pengajaran
2. 2.Kelurahan Kupang Teba
3. 3.Kelurahan Kupang Kota
4. 4.Kelurahan Sumur Batu
5. 5.Kelurahan Pahoman.
g.Kecamatan …
g.Kecamatan Telukbetung Selatan terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Telukbetung
2. 2.Kelurahan Pesawahan
3. 3.Kelurahan Kangkung
4. 4.Kelurahan Gedong Pakuon
5. 5.Kelurahan Bumi Waras
6. 6.Kelurahan Sukaraja.
h.Kecamatan Telukbetung Barat terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Kuripan
2. 2.Kelurahan Negeri Olok Gading
3. 3.Kelurahan Sukarame II
4. 4.Kelurahan Kotakarang
5. 5.Kelurahan Keteguhan
6. 6.Kelurahan Sukamaju
i.Kecamatan Panjang terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Way Lunik
2. 2.Kelurahan Panjang Utara
3. 3.Kelurahan Panjang Selatan
4. 4.Desa Srengsem.

Pasal 5

(1)Pusat Pemerintahan Kecamatan Kedaton berkedudukan di Kedaton.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjungkarang Timur berkedudukan di Kota Baru.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjungkarang Barat berkedudukan di Gedong Air.
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjungkarang Pusat berkedudukan di Tanjungkarang.
(5)Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukarame berkedudukan di Sukarame I.
(6)Pusat Pemerintahan Kecamatan Telukbetung Utara berkedudukan di Kupang Kota.
(7)Pusat Pemerintahan Kecamatan Telukbetung Selatan berkedudukan di Telukbetung.
(8)Pusat Pemerintahan Kecamatan Telukbetung Barat berkedudukan di Negeri Olok Gading.
(9)Pusat Pemerintahan Kecamatan Panjang berkedudukan di Panjang Selatan.

Pasal 6

(1)Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang berlaku bagi Desa dan Kelurahan yang bersangkutan, yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam Kebupaten tersebut, sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Desa dan Kelurahan dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.
(2)Peraturan …
(2)Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung.
(3)Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

Pasal 8

Hal-hal yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

1.Daerah Tingkat II Kotamadya Tanjungkarang - Telukbetung dan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan telah dibentuk berdasarkan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang- undang Darurat Nomor 5 Tahun1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2.Dalam kenyataannya sekarang ini, perkembangan disegala bidang terutama bidang pembangunan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung pada umumnya dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung pada khususnya semakin meningkat. Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Lampung juga telah merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan kegiatan pembangunan diWilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
3.Oleh karena itu maka Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung mengalami perkembangan pesat di segala bidang, seperti antara lain meningkatnya volume perdagangan dan transportasi melalui pelabuhan barang di Panjang dan pelabuhan feri diSerengsem serta pelabuhan udara di Beranti yang mengkibatkan bertambahnya volume urusan pemerintahan serta meningkatnya volume kegiatan pembangunan di dalam Wilayah Kotamadya DaerahTingkat II Tanjungkarang - Telukbetung, serta pembangunan yang sudah merambat ke luar Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung.
4.Sebagai akibat dari pada meningkatnya volume kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut maka sudah saatnya Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung tersebut diperluas, sehingga dengan demikian terciptalah keadaan yang memungkinkan untuk mengadakan penataan dan pengendalian pembangunan didalam dan luar wilayah kota.
5.Untuk …
5.Untuk maksud perluasan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut, ditempuh dengan jalan memasukkan sebagian daerah yang dipisahkan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, yang meliputi sebagian dari 2 (dua) Kccamatan, terdiri dari 28 (duapuluhdelapan) desa/kelurahan, meliputi 14 (empat belas) desa/kelurahan dari Kecamatan Panjang dan 14 (empat belas) desa/kelurahan dariKecamatan Kedaton. Pemisahan Desa-desa tersebut dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan dimasukkannya kedalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung telah disetujui oleh kedua Pemerintah Daerah yang bersangkutan seperti yang dinyatakan dalam Keputusan Bersama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor109/Kpts-BHK/1981 tanggal 2 Oktober 1981. 186/Bg.II/HK/1981.
6.Dengan perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung tersebut, maka Peraturan-peraturan Daerah serta Keputusan-keputusan Kepala daerah Tingkat II Lampung Selatan masih tetap berlaku bagi wilayah Desa-desa dan Kelurahan yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, sampai Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan tersebut diubah atau dicabut oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung.
7.Bilamana timbul kesulitan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini maka penyelenggaraannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1979

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1979

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019