DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota banjar tahun 2014-2018 dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, kedudukan, sistematika.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksankan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 2 diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018 yang merupakan perwujudan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Banjar yang memuat kebijakan penyelenggaraan Pembangunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 3
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 5
14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6
18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
23.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10);
26.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 6);
27.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
28.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);
29.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana 8 Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);
30.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 11 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALIKOTA BANJAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014-2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai 9 unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Walikota adalah Walikota Banjar.
5.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjar.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
7.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
8.Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan Kabupaten/Kota/Desa, Pengusaha/Investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
9.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan 10 masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018.
13.Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 11 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar yang disusun setiap tahun.
15.Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18.Strategi pembangunan adalah langkah- langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19.Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
20.Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 12

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam:
1. a.penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. b.penyusunan Renstra OPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
3. c.penyusunan Renja OPD.
(2)Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
1. a.menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra OPD, RKPD, Renja OPD, dan perencanaan penganggaran; dan
3. c.mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

RPJMD Kota Banjar Tahun 2014-2018 merupakan: 13

a.penjabaran visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar Tahun 2005-2025; dan
b.dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJM Daerah meliputi:

a.BAB I : PENDAHULUAN Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen dan sistematika penyusunan RPJMD Kota Banjar tahun 2014-2018.
b.BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan 14 demografi, aspek kesejahteraan masyarakat yang meliputi fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus seni budaya dan olahraga, aspek pelayanan umum yang meliputi capaian kinerja layanan urusan wajib maupun pilihan dan aspek daya saing daerah dengan fokus pada kemanpuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.
c.BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Memuat penjelasan analisis kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah, analisis proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi pendapatan dan belanja daerah dan perhitungan kerangka pendanaan, yang meliputi: kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan kapasitas riil. 15
d.BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Menjelaskan permasalahan pembangunan dan isu strategis.
e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Banjar untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
f.BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah.
g.BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Menjelaskan kebijakan umum dan program pembangunan daerah.
h.BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN Menjelaskan rencana program prioritas berdasarkan urusan wajib dan pilihan yang disertai dengan kebutuhan pendanaan untuk kurun 16 waktu 5 (lima) tahun kedepan.
i.BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan
j.BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
k.BAB XI : PENUTUP

BAB V

ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 17 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar. Ditetapkan di Banjar pada tanggal 15 Juli 2014 WALIKOTA BANJAR, ttd ADE UU SUKAESIH Diundangkan di Banjar pada tanggal 15 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, ttd FENNY FAHRUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI E Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SURYAMAH, SH,.MH Pembina Tk. I /IV b NIP. 196310211992032003 NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT : (79/2014)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (30)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (30)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008