1.Daerah adalah Kota Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai 9 unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Walikota adalah Walikota Banjar.
5.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjar.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
7.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
8.Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan Kabupaten/Kota/Desa, Pengusaha/Investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
9.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan 10 masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018.
13.Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 11 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar yang disusun setiap tahun.
15.Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18.Strategi pembangunan adalah langkah- langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19.Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
20.Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.