Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 3 Tahun 2014
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2014
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 56
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3
2006);
04);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI dan WALIKOTA BUKITTINGGI
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
4
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.
Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 6 BAB III GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III
Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran digolongkan sebagai retribusi jasa umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV
Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis alat atau bahan yang diperiksa, kapasitas, frekuensi, dan tingkat ancaman bahaya kebakaran. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB V
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI
NO JENIS PELAYANAN TARIF
1 1. Busa :
BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen