DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis infrastruktur pasif telekomunikasi, perizinan infrastruktur pasif, pembangunan insfrastruktur pasif, penggunaan insfrastruktur pasif, asuransi dan tanggung jawab sosial perusahaan, penetapan biaya, monitoring, evaluasi, dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan dan penggunaan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai salah satu pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas kebijakan dalam pembangunan dan penggunaan infrastruktur pasif, perlu dibuat regulasi yang dapat mengakomodir dan mendukung ke butuhan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan Informatika; WALIKOTAMAGELANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Menimbang PERATURANDAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAANINFRASTRUKTURPASIF TELEKOMUNIKASI LEMBARANDAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR WALIKOTAMAGELANG PROVINSI JA WA TENGAH ....... ~

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; Mengingat Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1. 9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6018);
2. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
4. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. 13.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4);
6. 14.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 5); ten tang Republik
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
8. 1.Daerah adalah Kota Magelang.
9. 2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. 3.Walikota adalah Walikota Magelang.
11. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
12. 5.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTAMAGELANG dan WALIKOTAMAGELANG

15.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
6.Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan diatas dan di bawah tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7.Saluran Bawah Tanah adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan dibawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
8.Tiang Telekomunikasi adalah tiang yang berasal dari material besi atau beton yang penempatannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi dan jaringan lainnya yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan jaringan dan telekomunikasi.
9.Tiang Microcell adalah sarana penunjang telekomunikasi berupa tiang berikut dengan kelengkapannya yang ditempatkan di titik-titik tertentu pada lokasi yang digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
10.Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan pennyelenggaraan telekomunikasi.
11.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pernerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
12.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberikan pedoman dalam melakukan pembangunan dan penggunaan bersama Infrastruktur Pasif dalam rangka mencapai efektivitas pengembangan layanan Telekomunikasi, efisiensi biaya, dan percepatan pengembangan layanan Telekomunikasi; dan
b.memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Telekomunikasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
1. 13.PenyediaJasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
2. 14.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
3. 15.Penyedia Infrastruktur Pasif adalah pihak yang memiliki Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
4. 16.Pengelola lnfrastruktur Pasif adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Infrastruktur Pasif yang dimiliki oleh pihak lain.
5. 17.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 6

Infrastruktur Saluran Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan:

a.ruang sambung berdiri (manhole);
b.ruang sambung jongkok (handhole); dan
c.kabinet.

Pasal 5

(1)Infrastruktur Saluran Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa:
1. a.pipa; atau
2. b.gorong-gorong.
(2)Infrastruktur Saluran Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum pipa maupun gorong-gorong.

Pasal 4

Infrastruktur Pasif meliputi:

a.infrastruktur Saluran Bawah Tanah (ducting);
b.infrastruktur Tiang Telekomunikasi (pole);
c.infrastruktur Tiang Microcell; dan
d.infrastruktur Menara Telekomunikasi.

BAB III

JENIS INFRASTRUKTURPASIFTELEKOMUNIKASI

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.mewujudkan tertib penyelenggaraan Infrastruktur Pasif;
b.meningkatkan kualitas layanan Telekomunikasi; dan
c.membuat kebijakan penyediaan Infrastruktur Pasif yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah.

(3)Tiang Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
1. a.tidak boleh mengandung cacat yang dapat membahayakan pengguna;
2. b.mampu menampung lebih dari satu Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan beban maksimum tiang;
3. c.jarak antar tiang paling jauh 50 (lima puluh) meter; dan
4. d.khusus tiang besi:
  1. 1.harus lurus dengan lubang yang merata dan sama besar, serta ujung-ujungnya harus tegak lurus dengan sumbu pipa; dan
5. a.tiang besi dengan tinggi:
  1. 1.7 (tujuh) meter;
  2. 2.8 (delapan) meter; atau
  3. 3.9 (sembilan) meter.
6. b.tiang beton dengan tinggi:
  1. 1.7 (tujuh) meter;
  2. 2.8 (delapan) meter;
  3. 3.9 (sembilan)meter; atau
  4. 4.11 (sebelas) meter. sebagaimana

Pasal 8

(1)Tiang Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
1. a.tiang besi; dan
2. b.tiang beton.
(2)Infrastruktur Tiang Telekomunikasi dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan teknis infrastruktur Saluran Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

(1)Tiang Microcell sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berbentuk tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat Telekomunikasi.
(2)Tiang Microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terkamuflase dalam bentuk:
1. a.tiang penerangan jalan umum;
2. b.lampu taman;
3. c.bentuk pohon; atau
4. d.bentuk tematik mengikuti estetika wilayah.
(3)Tiang Microcell sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
1. a.terbuat dari bahan yang kuat;
2. b.mampu menampung perangkat;
3. c.mampu menahan beban;
4. d.dilengkapi dengan box panel;
5. e.mencantumkan beban maksimum;
6. f.mampu menampung perangkat sesuai dengan beban maksimum Tiang Microcell; dan
7. g.memiliki ukuran paling tinggi 20 (dua puluh) meter.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan teknis Tiang Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012