DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah, Hak dan Kewajiban, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
12.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
13.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
7.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penambahan Penyertaan Modal dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah untuk memperkuat struktur permodalan Bank Jateng dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
(2)Manfaat ekonomi dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keuntungan dengan jumlah ekonomi dengan jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
2. b.peningkatan jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
5. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal dalam Peraturan Daerah bertujuan untuk:

a.pengembangan usaha Bank Jateng dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.memperkuat struktur permodalan Bank Jateng;
c.memenuhi modal dasar Bank Jateng; dan
d.meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaaan Modal Daerah dalam bentuk uang kepada Bank Jateng.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp15.900.000.000,- (lima belas miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan Modal Daerah pada Tahun 2018 dalam bentuk uang sebesar Rp8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
1. a.setoran tunai APBD; dan
2. b.setoran berbagi (sharing) Aset Manajemen Unit (AMU) dan setoran cadangan tujuan dalam bentuk uang masuk dan uang keluar (cash in cash out) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jateng.

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

(1)Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Bank Jateng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas pertimbangan:
1. a.untuk memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja Bank Jateng.
(2)Besaran penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan perubahannya
(3)Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap Bank Jateng, penambahan penyertaan modal daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Bank Jateng yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bank Jateng berhak memperoleh dukungan berupa penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah wajib memberikan Penyertaan Modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bank Jateng wajib mengelola modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
(3)Bank Jateng wajib memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang disetorkan melalui Kas Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 18 Oktober 2017 WALIKOTA MAGELANG, ttd SIGIT WIDYONINDITO Diundangkan di Magelang pada tanggal 18 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd SUGIHARTO LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH: (9/ 2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2018 I. UMUM Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan bertambahnya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menopang pembiayaan Pemerintah Daerah yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan konspesi di atas, diperlukan upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan Daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kota Magelang. Salah satu upaya yang dilakukan, adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan Penyertaaan Modal kepada perusahaan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Adapun tujuan dari penambahan Penyertaan Modal dimaksud, adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan bagi perekonomian Daerah. Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan dasar:

a.Melaksankan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
b.Untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kota Magelang. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009