Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 1 Tahun 2016
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 104
Mengingai ; l. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
7, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9* Peraturan Pfcmerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005); 3 10.PeraturanPemerintahNomor50Tahun 1991 tentangPembentukanKecamatanBerastagiDan MardindingDiWilayahKabupaten Daerah TingkatIIKaro,KecamatanPematangBandar,Huta BayuRajaDanUjung PadangDiWilayah KabupatenDaerahTingkatIISimalungun, KecamatanParbuluanDiWilayahKabupaten Daerah TingkatIIDairiDanKecamatan Medan Petisah,MedanTembung,MedanHelvetia,Medan Polonia,MedanMaimun,MedanSelayang,Medan Amplas,Dan MedanAreadi WilayahKotamadya Daerah TingkatIIMedanDalam WilayahPropinsi DaerahTingkatlSumateraUtara(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun1991Nomor67); 11.PeraturanPemerintahNomor35Tahun 1992 tentangPembentukan18(delapanbelas) KecamatanDiWilayahKabupaten-Kabupaten DaerahTingkatIISimalungun,Dairi,Tapanuli Selatan,Karo,Tapanuli Utara,Tapanuli Tengah, Nias,Langkat,DanWilayah KotamadyaDaerah Tingkat11MedanDalam WilayahPropinsi Daerah TingkatISumatera Utara(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1992Nomor65); 12.Peraturan PemerintahNomor74Tahun 2001 tentangPengelolaan Bahan BerbahayaDan Beracun(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2001Nomor138. Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4153}; 13.PeraturanPemerintahNomor26 Tahun 2008 tentangRencanaTataRuangWilayah Nasional (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2008 Nomor48,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4833); 14.Peraturan PemerintahNomor27 Tahun2012 tentangIzinLingkungan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2012Nomor48, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5285);
4
21, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
5 26.PeraturanDaerahKotaMedanNomor4 Tahun2012tentangSistemKesehatanKota (LembaranDaerahKotaMedan Tahun 2012 Nomor4,TambahanLembaranDaerahNomor3); 27.PeraturanDaerahKotaMedanNomor13 Tahun 2011tentangRencanaTataRuangWilayah Kota Medan 2011-2031(Lembaran DaerahKota Medan Tahun 2011Nomor13,Tambahan LembaranDaerahKotaMedan Nomor 12); 28.Peraturan DaerahKotaMedanNomor2 Tahun 2015tentangRencanaDetail TataRuang DanPeraturanZonasiKotaMedanTahun2015- 2035(Lembaran DaerahKota MedanTahun2015 Nomor2.TambahanLembaranDaerahKotaMedan Nomor2); DenganPersetujuartBersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAHKOTA MEDAN dan WALIKOTA MEDAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAHTENTANGPENGELOLAAN LIMBAHBAHAN BERBAHAYADAN BERACUN. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahKota Medan. penvelenggaraanDaerahadalah2.Pemerintahan pemerintahan oleh pemerintah daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asasotonomidan tugas pembanruan dengan prinsipotonomiseluas-luasnyadalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dtmaksud dalam Undang-llndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. urusan
6
Satuan Keija Perangkat Daerah , yang selanjutnya di&ingkat 3KPD adalah SKPD Daerah meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, inspektorat daerah. satuan polisi pamong praja daerah, rumah sakit unmra daerah, kantor daerah, sekretariat korps pegawai Republik Indonesia daerah, dan kecamatan. 7* Rejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah , yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup seeuai dengan ketentuan penal u ran perundang-undangan* Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan aemua benda, dava, keadaan dan makhluk hidup, tenmasuk manusia dan perilakunya, perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 8. 9. mempengaruhi keberlangsunganyang
B3 adalah kegiatan yang meliputi penvimpanan , pengumpulan , pengangkutan, 7
IS. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang atau Badan yang karena usaha dan / atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
8
BAB II
Ruang iingkup Pteraturan Daerah ini, meliputi:
9 BAB HI WEWENANG
{1} Wali Kota berwenang melakaanakan pengendalian terhadap penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kota. (2J Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi:
dan
{3) Wali Kotadapat mendelegasikan seluruh atau sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) kepada Kepala SKPD. [4) Fendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3} ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. BAB TV LIMBAH B3
10 (4} Lira bah B3 dan sumber spesifik sebagaimana dimaksud pads ayat (3) huruf c, meliputi:
(1 ) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang- undangan yang berl&ku ,
d . infeksius;
BAB V PERSYARATAN TEKNIS
BAB V
Tempat Penyimpanan Limbah B3 haras memenuhi persyaratan:
Bagian Kedua Persyaratan Lokasi
( 2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 haras dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungon dan pengelolaan lingkungan hidup. 11
Bagian Ketiga Fasilitas Penyimpanan PasaJ 8 ( 1 ) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa;
d - tern pat tumpukan limbah ( innate pde) ; e waste impoundmentdan / atau
a, limbah B3 kategori \ ; b, limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan c, limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik urnum,
berupa bangunanLimbah B3( 1 ) Fasilitas Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
b - memilild penerangan dan ventilasi;
( 2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3: a* kategori 1 ; dan b, kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik uroum. 12
Bagian Keempat Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat PasaJ 10 Peralatan penanggulangan keadaan darnrat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit, meliputi:
BAB VI TATA CARA PENGEMASAN, PELABELAN , DAN PEMBER1AN SIMBOL LIMBAH B3
BAB VI
( 1 ) Pengemasan limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kemasan yang;
( 2) Kemasan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat {1} wajib dilekati label limbah B3 dan simbol limbah B3. (3] Label limbah B3 paling sedikit memuat keterangan: a, naxna limbah B3;
13 BABVJJ PENYIMPANANLIMBAHB3 BagianKesatu
(1)Setiap orangatauBadan yangmenghasilkantimbahB3wajib melakukanpenyimpanan limbahB3. (2)SetiaporangatauBadanyangmenghasilkanlimbahB3 sebagaimanadimaksudayat(1)dilarangmelakukan pencampuranlimbahB3yang disimpannya. (3)Untukdapatmelakukan penyimpananlimbahB3sebagaimana dimaksudpada ayat(1)wajibmemilikiIzinPengelolaan LimbahB3untukkegiatanpenyimpananlimbahB3. (4)UntukdapatmemperolehIzinPengelolaanLimbahB3untuk kegiatan penyimpananlimbahB3.setiaporangatauBadanyang menghasilkanLimbahB3: a*wajibmemiliki IzinLingkungan;dan b.harusraengajukan permohonansecaratertuliskepadaWall Kotadanmelampirkanpersyaratanpermohonanizin. (5)Persyaratan permohonanizinsebagaimanadimaksudpada ayat(4)hurufb,meliputi:
b.aktapendirian badan usaha; c.nama,sumber,karakteristik,danjumlahlimbahB3yang akandisimpan; d.dokumen yangmenjelaskantentangtempat penyimpanan limbahB3; e.dokumen yang menjelaskantentangpengemasanlimbahB3; dan f.dokumen lainsesuai peraturanperundang-undangan. (6)Persyaratan permohonanizinsebagaimanadimaksudpada ayat(5)huruf edikecualikan bagipermohonanIzin Pengelolaan Limbah B3 untukkegiatan penyimpananlimbah B3kategori2 dari sumber spesifikkhusus.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen