DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Pendataan, Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan Nelayan, Kerja Sama Kemitraan, Peran Serta Masyarakat, Insentif dan Disinsentif, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di dalam perlindungan, pemberdayaan dan perbaikan perekonomian nelayan kecil dan Nelayan Tradisional di daerah, maka perlu pengaturan di bidang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan; Mengingat : : 1 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
6.Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonage (GT).
7.Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.
8.Perlindungan Nelayan adalah segala upaya baik berupa pencegahan maupun penanganan untuk membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan dalam melakukan penangkapan ikan.
9.Pemberdayaan Nelayan dan keluarganya adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan perekonomian yang lebih baik.
10.Perikanan adalah segala hal atau semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
11.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
13.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
14.Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara nelayan, dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan.
15.Gross Tonage yang selanjutnya disingkat GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bertujuan untuk:

a.kepastian usaha yang berkelanjutan;
b.peningkatan kemampuan dan kapasitas Nelayan;
c.usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;
d.menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha Nelayan;
e.perlindungan dari risiko bencana alam, perubahan iklim; dan
f.perlindungan hukum dan keamanan dalam kegiatan usaha Nelayan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perlindungan dan pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
b.perlindungan dan pemberdayaan Nelayan Tradisional.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
1. a.data Nelayan;
2. b.potensi sumber daya ikan di Daerah;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan teknologi;
4. d.kebutuhan sarana dan prasarana;
5. e.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
6. f.tingkat pertumbuhan ekonomi;
7. g.aspirasi masyarakat; dan
8. h.jumlah nelayan.
(3)Untuk penentuan jumlah nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf h, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan nelayan di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
(4)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 5

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat kebijakan, strategi dan sasaran.
(2)Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, strategi dan sasaran perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menjamin menyelenggarakan program dan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan meliputi:

a.penyelarasan program antar Perangkat Daerah;
b.pengembangan dan penguatan kerjasama dengan nelayan; dan
c.pengembangan program secara keberlanjutan.

Pasal 8

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan meliputi:

a.mengelola data Nelayan secara akurat;
b.membangun dan menguatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Nelayan;
c.memenuhi kebutuhan dasar Nelayan; dan
d.meningkatkan kemampuan Nelayan dalam mengembangkan potensi.

BAB V

PENDATAAN

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan menyusun data Nelayan di Daerah.
(2)Data Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
1. a.sistem informasi pembangunan Daerah;
2. b.sistem informasi pengembangan usaha Penangkapan Ikan; dan
3. c.pusat data dan informasi Perikanan.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2015