DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pendirian dan Perizinan Bab III Organisasi Bab IV Kepegawaian Bab V Penyelenggaraan Penyiaran Bab VI Rencana Dasar Teknik dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran Bab VII Penyiaran dengan Teknologi Digital Bab VIII Pedoman Perilaku Penyiaran Bab IX Peran Serta Masyarakat Bab X Kekayaan dan Pembiayaan Bab XI Rencana Kerja dan Anggaran Bab XII Pertanggungjawaban Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai kemampuan mengonstruksi realitas sosial mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi; memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial; maka penyelenggaraan penyiaran harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik;
c.bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak, dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggaraan penyiaran harus diselaraskan dengan nilai agama, kemanusiaan, moral, keadilan, tata susila, budaya, kepribadian, dan kesatuan bangsa;
d.bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk penyelenggaraan penyiaran dan perkembangan teknologi penyiaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN DAN WALIKOTA PEKALONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KOTA BATIK FM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyang selanjutnya disingkatDPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM yang selanjutnya disebut dengan LPPL Radio Kota Batik FM merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat Independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
8.Dewan Pengawas LPPL Radio Kota Batik FM yang selanjutnya disebut dengan Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9.Dewan Direksi LPPL Radio Kota Batik FM yang selanjutnya disebut dengan Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
10.Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13.Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
14.Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
15.Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
16.Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non-komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
17.Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.

Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas kepentingan umum, keterbukaan informasi, etika dan kesantunan, kebebasan berekspresi, tanggung jawab, aksesibilitas, pelayanan, keberagaman, kenyamanan, keamanan, manfaat, kreativitas dan inovasi, kemandirian, kemitraan, keadilan dan pemerataan, dan ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

LPPL Radio Kota Batik FM, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 4

(1)LPPL Radio Kota Batik FM berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, perekat sosial, ekonomi, wahana pencerahan, dan pemberdayaan masyarakat yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
(2)Dalam menjalankan fungsi pelayananuntuk kepentingan masyarakat, LPPL Radio Kota Batik FM melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

LPPL Radio Kota Batik FM bertujuan:

a.memperkokoh keutuhan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menampilkan kebanggaan daerah dan nasional, mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan perekonomian daerah, dan memelihara dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan.
b.menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

BAB II

PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Pasal 6

(1)LPPL Radio Kota Batik FM merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
(2)Struktur Organisasi dan Operasional LPPL Radio Kota Batik FM diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(3)LPPL Radio Kota Batik FM didirikan di Daerah dengan kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)LPPL Radio Kota Batik FM berkedudukan di Kota Pekalongan.

Pasal 7

(1)LPPL Radio Kota Batik FM didirikan untuk menyelenggarakan penyiaran jasa penyiaran radio.
(2)Dalam rangka penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Kota Batik FM wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio Kota Batik FM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)LPPL Radio Kota Batik FM wajib membayar biaya Perizinan Berusaha melalui kas negara.
(3)Pembayaran biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 9

(1)Organisasi LPPL Radio Kota Batik FM, terdiri atas:
1. a.Dewan Pengawas; dan
2. b.Dewan Direksi.
(2)Susunan organisasi LPPL Radio Kota Batik FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Ketua Dewan Pengawas; dan
2. b.Anggota Dewan Pengawas.
(3)Susunan organisasi LPPL Radio Kota Batik FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi.
(4)Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.
(5)Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
(6)LPPL Radio Kota Batik FM diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021