DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2005

Nomor: 12
Tahun: 2005
Ditetapkan: 18 Maret 2005
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Siaran, penyiaran, penyiaran radio, siaran iklan, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2.Lembaga ...
2.Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
3.Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
4.Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
5.Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
6.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
7.Pengawasan Intern adalah pengawasan administrasi, keuangan, dan operasional di dalam lembaga penyiaran publik.
8.Penyelenggara Siaran adalah stasiun penyiaran yang menye- lenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan internasional.
9.Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II

BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Pemerintah ini Perusahaan Jawatan RRI yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 dialihkan bentuknya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut RRI, dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara.
(2)Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Jawatan RRI dinyatakan bubar dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta pegawai Perusahaan Jawatan RRI yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada RRI.

Pasal 3

(1)RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
(2)RRI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(3)Tempat kedudukan RRI di ibukota negara Republik Indonesia dan stasiun penyiarannya berada di pusat dan daerah.

Pasal 4

RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RRI menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik;
b.pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaran penyiaran radio publik;
c.pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya RRI.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

(1)Organisasi RRI terdiri atas:
1. a.dewan pengawas;
2. b.dewan direksi;
3. c.stasiun penyiaran;
4. d.satuan pengawasan intern; dan
5. e.pusat dan perwakilan.
(2)Susunan ...
(2)Susunan organisasi RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut oleh dewan direksi.

Pasal 7

Dewan pengawas mempunyai tugas:

a.menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
b.mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
c.melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
d.mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
e.menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
f.menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
g.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pasal 8

(1)Anggota dewan pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.
(2)Dewan pengawas terdiri atas unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah.
(3)Calon ...
(3)Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh pemerintah kepada DPR RI berdasarkan masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.
(4)Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan direksi.

Pasal 9

Besaran dan jenis penghasilan dewan pengawas ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 10

(1)Anggota dewan direksi berjumlah paling banyak 6 (enam) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 5 (lima) orang direktur, yang masing-masing memimpin Direktorat.
(2)Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1)Dewan direksi mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
2. b.memimpin ...
3. b.memimpin dan mengelola RRI sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
4. c.menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
5. d.mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. e.menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
7. f.membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. g.mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
9. h.menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
1. a.evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
2. b.posisi RRI;
3. c.asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
4. d.penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antarunsur tersebut.
(3)Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui.
(5)Rencana induk RRI yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Siaran, penyiaran, penyiaran radio, siaran iklan, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2.Lembaga ...
2.Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
3.Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
4.Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
5.Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
6.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
7.Pengawasan Intern adalah pengawasan administrasi, keuangan, dan operasional di dalam lembaga penyiaran publik.
8.Penyelenggara Siaran adalah stasiun penyiaran yang menye- lenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan internasional.
9.Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II

BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Pemerintah ini Perusahaan Jawatan RRI yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 dialihkan bentuknya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut RRI, dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara.
(2)Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Jawatan RRI dinyatakan bubar dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta pegawai Perusahaan Jawatan RRI yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada RRI.

Pasal 3

(1)RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
(2)RRI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(3)Tempat kedudukan RRI di ibukota negara Republik Indonesia dan stasiun penyiarannya berada di pusat dan daerah.

Pasal 4

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RRI menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik;
b.pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaran penyiaran radio publik;
c.pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya RRI.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

(1)Organisasi RRI terdiri atas:
1. a.dewan pengawas;
2. b.dewan direksi;
3. c.stasiun penyiaran;
4. d.satuan pengawasan intern; dan
5. e.pusat dan perwakilan.
(2)Susunan ...
(2)Susunan organisasi RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut oleh dewan direksi.

Pasal 7

Dewan pengawas mempunyai tugas:

a.menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
b.mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
c.melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
d.mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
e.menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
f.menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
g.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pasal 8

(1)Anggota dewan pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.
(2)Dewan pengawas terdiri atas unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah.
(3)Calon ...
(3)Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh pemerintah kepada DPR RI berdasarkan masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.
(4)Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan direksi.

Pasal 9

Besaran dan jenis penghasilan dewan pengawas ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 10

(1)Anggota dewan direksi berjumlah paling banyak 6 (enam) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 5 (lima) orang direktur, yang masing-masing memimpin Direktorat.
(2)Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1)Dewan direksi mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
2. b.memimpin ...
3. b.memimpin dan mengelola RRI sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
4. c.menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
5. d.mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. e.menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
7. f.membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. g.mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
9. h.menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
1. a.evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
2. b.posisi RRI;
3. c.asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
4. d.penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antarunsur tersebut.
(3)Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui.
(5)Rencana induk RRI yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (7)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 12 Tahun 2015

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (7)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 12 Tahun 2015

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2021