DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan seteLahtahun anggaran berakhir;
b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Petaksanaan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA l?AERAH TAHUH ANGGARAN 2015 PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR £, TAHUN 2016 WALIKOTA PRABUMULIH Mengingat Menfmbang

Mengingat

9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ~ Peraturan " Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesiaLTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara ~omor 4090);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); Sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (ternbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernberan Negara Nomor 4576); Sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDberupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan RealisasiAnggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan PerubahanSaldoAnggaran Lebih;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usahamilik daerah/perusahaan daerah. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAHUN ANGGARAN2015 Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTA PRABUMULIH dan WALIKOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN:

20.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak ~Daerahyang-Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau I Dibayar Sendirt oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik " Indonesia ~ri\hun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); Zt , Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);

u.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
1. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeLolaanKeuanganDaerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeLoLaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); l4. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3); l5. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; l6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2015. I . .". (4.348.733.533,04)RpSelisih (kurang) 40.861.855.973,00 36.513.122.439,96 Rp Rp
a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
b.Realisasi

(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 4.348.733.533,04 dengan rincian sebagaiberikut: (13.169.038.040,00)RpSelisih (kurang) 165.411.456.157,85 152.242.418.117,85 Rp Rp
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
2. b.Realisasi
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 13.169.038.040,00 dengan rincian sebagai berikut: Rp 10.368.630.582,26 (124.549.600.184,85) (114.180.969.602,59) Rp Rp
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp 10.368.630.582,26 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/(Defisit) setelah perubahan
2. b.RealisasiSurplus/(defisit) Selisih Lebih (89.203.959.559,39)RpSelisih (kurang) 1.020.039.251.084,85 930.835.291.525,46 Rp Rp
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 89.203.959.559,39 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja setelah perubahan
2. b.Realisasi (78.835.328.977,13)RpSelisih (kurang) 895.489.650.900,00 816.654.321.922,87 Rp Rp
3. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan
4. b.Realisasi Uraian Laporan Realisasinggaransebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 78.835.328.977,13 dengan rincian sebagai berikut: 115.729.295.677,89 Rp (114.180.969.602,59) Pasal 3 Rp 152.242.418.117,85 Rp 36.513.122.439,96
1. a.Pendapatan
2. b.Belanja Surplus/(Defisit)
3. c.Pembiayaan : - Penerimaan - Pengeluaran Surplus/ (defisit) Laporan RealisasiAnggaran s~~Bgaimanadimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut: ...,- .,.

Pasal 2

Rp 816.654.321.922,87 Rp 930.835.291.525;46 1.424.653.649.861,20 852.825.141.274,36 571.828.508.586,84 0,00 223.622.000,00 571.604.886.586,84 78.162.784.927,85 185.191.688.000,41 (334.184.545.603,00) 72.378.398.750,04 40.888.025,00 1.589.214.100,30 untuk tahun yang Rp 2.440.907.402.219,35 Rp 66.868.914.586,25 Rp 2.374.038.487.633,10 Rp Pasal 7 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Surplus Operasional Surplus I (Defisit) Non Operasional Beban Luar Biasa Surplus/ (Defisit) - LO c. d. e. f.

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015 Rp
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp
d.Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp
f.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2015 Rp Pasal 5 Neraca sebagaimana dimaksud berikut:
a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana Pasal 4 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :
a.Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Rp 78.162.784.927,85
b.Penggunaan SAL Rp 78.162.784.927,85
c.SILPA Rp 1.548.326.075,30
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00
e.Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Rp 1.548.326.075,30 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :
a.Pendapatan
b.Beban pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai (8.820.304.506,96)Selisih (kurang) 124.549.600.184,85 115.729.295.677,89 Rp Rp
a.Anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan
b.Realisasi Pasal 8 ~

(6)Selisih anggaran denganrealisas! pembiayaan netto sejumlah Rp 8.820.304.506,96 dengan rincian sebagai benkut: , .' .. ~~ " - ~-=...

Pasal 11

Laporan RealisasiAnggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara: Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; Daftar piutang daerah Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahandan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangandaerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan PerubahanSaldoAnggaran Lebih Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 10

:1 Lampiran I.9 Lampiran I.10 Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Lampiran I.7 Lampiran 1.8 Lampiran 1.4 Lampiran 1.3 Lampiran 1.2

a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 ayat (2) berupa laporan keuangan perusahaan daerah air minum Tirta Prabujaya dan perusahaan daerah Petro Prabu tercantum dalam lampiran VIII peraturan daerah ini, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Catatan atas laporan keuangan sebagaimanadimaksud Pasal 1 hurup g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-poslaporan keuangan.

Pasal 9

Rp 1.801.577.895.795,53 Rp 571.604.886.586,84 Rp 855.705.250,73 Rp 2.374.038.487.633,10 ...

a.Ekuitas Awal
b.Surplus/(De'fisit) - LO ~;".'.:;;
c.Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntasi/ koreksi kesalahan
d.Ekuitas Akhir Lampiran I.11 Lampiran I.12
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII • J .:,.~'\~ , - - - --- Jalan Jend.Sudinnan KM12 Kecamatan Cambai Telp.(0713) 3920011 Fax.(0713) 3920019 www.kotaprabumulih.go.id Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos31114 LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2016 NOMOR 1 Dtundangkandi Prabumulih pada tanggal 30 A9~ 2016 :uo..''''''L '_"~""''UjAERAH KOTA PRABUMULIH Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan _pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya_dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 13

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD s~bagai rinctari lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ,;~.;: ........ ...""-

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012